CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kinerja sektor perbankan di Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang tetap kuat.

Peningkatan terlihat dari sisi total aset, dana pihak ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit yang terus bertambah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menilai kondisi industri perbankan di daerah ini masih stabil dan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

“Minat masyarakat untuk menabung pada awal tahun ini relatif lebih tinggi dibandingkan permintaan kredit,” ujar Muchlasin dalam kegiatan jurnalis update, Senin (9/3/2026).

Data OJK menunjukkan total aset perbankan di Sulawesi Selatan pada Januari 2026 mencapai Rp212,19 triliun.

Angka tersebut tumbuh 5,90 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp200,37 triliun.

Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di wilayah ini juga mengalami peningkatan. Hingga Januari 2026, total DPK tercatat mencapai Rp145 triliun atau tumbuh sekitar 7,83 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Simpanan masyarakat, tabungan masih mendominasi dengan nilai Rp86,87 triliun atau sekitar 59,80 persen dari total DPK.

Kemudian disusul deposito sebesar Rp35,18 triliun dengan porsi 24,22 persen, serta giro sebesar Rp23,22 triliun atau sekitar 15,99 persen.

Penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan pertumbuhan positif, meski laju pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan simpanan masyarakat.

OJK mencatat rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 119,11 persen. Meski tergolong tinggi, kualitas kredit masih terjaga dengan baik.

“Intermediasi perbankan relatif cukup tinggi dengan LDR 119,11 persen, namun tetap didukung kualitas kredit yang terjaga dengan NPL sebesar 3,76 persen,” jelas Muchlasin.

Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang berada di angka 3,76 persen dinilai masih dalam batas aman bagi industri perbankan.

Jika dilihat dari jenis penggunaannya, penyaluran kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi kredit produktif.

Nilainya mencapai Rp91,50 triliun atau sekitar 52,88 persen dari total kredit. Sementara kredit konsumsi tercatat sebesar Rp81,53 triliun atau sekitar 47,12 persen.

Dari sisi sektor usaha, kredit terbesar disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai sekitar Rp38,21 triliun.

Selain itu, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menerima penyaluran kredit sebesar Rp15,80 triliun. Sektor industri pengolahan juga mencatatkan penyaluran kredit sekitar Rp8,32 triliun.

Beberapa sektor lain yang mendapatkan pembiayaan antara lain konstruksi sebesar Rp4,97 triliun, real estate dan jasa perusahaan sekitar Rp3,83 triliun, serta sektor listrik, air, dan gas sebesar Rp3,33 triliun.

Sementara sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi memperoleh kredit sekitar Rp2,82 triliun. Adapun sektor pertambangan dan penggalian menerima kredit sekitar Rp2,43 triliun.

Penyaluran kredit produktif juga menjangkau sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai sekitar Rp3,75 triliun.

Jika dilihat dari sebaran wilayah, Kota Makassar masih menjadi daerah dengan penyaluran kredit terbesar di Sulawesi Selatan.

Nilainya mencapai sekitar Rp47,51 triliun atau sekitar 52,16 persen dari total kredit produktif.

Selain Makassar, sejumlah daerah lain juga mencatat penyaluran kredit cukup besar, seperti Palopo sekitar Rp6,41 triliun, Parepare sebesar Rp3,77 triliun, Bulukumba sekitar Rp3,72 triliun, serta Luwu Utara sebesar Rp3,17 triliun.

Secara keseluruhan, total penyaluran kredit produktif di Sulawesi Selatan hingga Januari 2026 tercatat sekitar Rp91,09 triliun.