Makassar Bidik Digitalisasi Pengangkutan Sampah, Armada Dipantau Real Time
CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki penerapan sistem digital untuk mengintegrasikan pengangkutan sampah di 15 kecamatan. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan pengawasan armada, menekan biaya operasional, serta memastikan pelayanan kebersihan berjalan lebih transparan.
Rencana tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, PT Yutaka Trans Fabio menawarkan sistem pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, konsumsi bahan bakar, hingga biaya operasional secara langsung.
"Sistem ini, memungkinkan pemerintah Kota (pak Wali Kota) memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional yang dikeluarkan," jelas Novi Candra.
Ia menyebut, penjajakan tersebut merupakan langkah awal untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Makassar. Perusahaannya mengusulkan skema Business to Service (BTS), yakni penyediaan layanan oleh pihak swasta tanpa mengharuskan pemerintah melakukan pengadaan perangkat dan sistem secara mandiri.
Model tersebut, kata dia, telah diterapkan dalam mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.
Layanan yang ditawarkan berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah. Sementara pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah.
Sistem digital itu juga dilengkapi teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Pemerintah dapat mendeteksi armada yang keluar dari rute atau area penugasan, termasuk mengidentifikasi indikasi penggunaan kendaraan di luar kepentingan pelayanan kebersihan.
Selain pengawasan pergerakan armada, teknologi sensor memungkinkan pemantauan konsumsi BBM berdasarkan jarak tempuh, durasi operasional, dan rute kendaraan. Fitur tersebut diharapkan membantu mendeteksi penyimpangan penggunaan bahan bakar.
Perusahaan juga menawarkan aplikasi pemantauan yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun pusat kendali operasional. Informasi yang tersedia mencakup lokasi armada, depo, wilayah pelayanan, penugasan pengemudi, serta rekam pekerjaan setiap kendaraan.
Sistem tersebut turut menyediakan notifikasi jadwal perawatan kendaraan sehingga kebutuhan servis dan suku cadang dapat direncanakan lebih terukur.
Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, digitalisasi menjadi bagian dari rencana pembenahan menyeluruh tata kelola persampahan. Pemerintah ingin menyatukan pola pengangkutan yang selama ini berjalan berbeda di setiap kecamatan ke dalam satu sistem kendali.
Menurut Munafri, karakteristik wilayah Makassar membutuhkan pola pelayanan yang tidak bisa diseragamkan begitu saja. Kota ini memiliki 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.
Kondisi geografis dan permukiman yang dipenuhi lorong sempit juga memengaruhi kebutuhan armada. Selama ini, kendaraan roda tiga digunakan untuk menjangkau kawasan yang tidak dapat dilalui truk pengangkut sampah. Sampah kemudian dipindahkan ke kendaraan berkapasitas lebih besar untuk dibawa ke TPA Tamangapa.
"Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar," jelas Munafri.
Persoalan lainnya adalah perbedaan jadwal dan pola pengangkutan. Sejumlah kecamatan menjalankan operasional pada malam hari, sementara wilayah lain melaksanakannya pada pagi hari.
Aktivitas pengangkutan dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga memiliki mekanisme tersendiri. Sebagian menggunakan jasa penjemputan, sedangkan lainnya mengelola pengangkutan sampah secara mandiri.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Makassar merancang sistem pengawasan terpadu agar kebutuhan armada, volume pekerjaan, penggunaan BBM, dan biaya pelayanan dapat dihitung secara akurat.
"Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut," tegasnya.
Integrasi data diharapkan memudahkan pemerintah menyusun kebutuhan anggaran sekaligus mengurangi potensi ketidaksesuaian administrasi dan pembayaran. Selama ini, komponen operasional yang melibatkan penyapu, petugas pengangkut, kendaraan roda tiga, hingga truk membuat penghitungan biaya secara menyeluruh menjadi tantangan.
Meski mendorong modernisasi, Munafri menegaskan transformasi tersebut tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor persampahan.
Pemerintah, kata dia, tetap akan memberikan ruang bagi pemulung dan pekerja lainnya untuk terlibat dalam sistem baru. Pembenahan diarahkan pada penataan manajemen dan pembagian peran, bukan menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi.
"Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata," tegas Munafri.
Ia juga membuka peluang pembentukan klaster pekerja agar setiap kelompok memiliki tugas dan posisi yang jelas dalam rantai pengelolaan sampah.
Selain efisiensi operasional, Pemkot Makassar menargetkan perbaikan sistem penghitungan retribusi persampahan. Pemerintah ingin memastikan hubungan antara biaya pelayanan, penerimaan retribusi, dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dihitung secara transparan.
Selama ini, pembebasan retribusi diberikan kepada kelompok rumah tangga tertentu dengan mempertimbangkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.
Ke depan, pendataan yang lebih terintegrasi diharapkan membantu pemerintah menentukan besaran biaya layanan, potensi penerimaan daerah, serta kelompok masyarakat yang berhak memperoleh keringanan.
