Legislator PKS Sulsel Sebut Kenaikan Harga BBM Sengsarakan Rakyat

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Isnayani menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM justru akan semakin meyengsarakan rakyat.

Ia heran dengan sikap pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), padahal  perekonomian masyarakat masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Dampaknya ancaman inflasi kenaikan harga BBM pun sedang menghantui masyarakat Indonesia.

"Heran dengan kebijakan pola pikir pemerintah, karena kenaikan ini bukan hanya berdampak pada inflasi yang akan bergerak naik dan terus meninggi, tetapi juga akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia," ujarnya saat dikonfirmasi CELEBESMEDIA.ID, Minggu (4/9/2022).

Anggota komisi A DPRD Sulsel itu juga mengungkapkan harusnya pemerintah melakukan mengambil kebijakan untuk menekan subsidi BBM yang nilainya sangat fantastis RP502 triliun. Bukan malah menaikkan harga BBM.  

"Jangan rakyat yang jadi korban. Imbas kenaikan BBM jelas akan menaikkan biaya transport dan langsung akan menaikkan harga barang dan dampaknya akan langsung dirasakan rakyat," tegasnya.

Ia juga memastikan pendapatan masyarakat akan menurun karena daya beli secara umum menjadi berkurang.

"Ada banyak petani , nelayan UMKM, Sopir angkutan dan sektor lain yang akan sangat terpukul dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi ini," imbuhnya.

Tidak hanya itu Isnayani juga menyoroti sikap pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan lansung Tunai (BLT) kepada masyarakat terbilang tidak tepat.

"Bantuan BLT yang dijanjikan pemerintah tidak seimbang bila dibandingkan dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi, ini tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat," ungkapnya.

Bukan harga BBM yang dinaikkan kata Isnayani, tetapi harusnya aturan distribusi BBM yang dibenahi.

"Pemerintah selalu beralasan bahwa BBM bersubsidi lebih banyak diminati oleh orang kaya seharusnya pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, bukan menaikkan BBM," tutupnya.

Laporan: Ardi Jaho