Makassar Disiapkan Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial
CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menyatakan kesiapan mendukung pengembangan pidana kerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Program yang diinisiasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar ini berpeluang menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Audiensi tersebut membahas sejumlah agenda penguatan kerja sama antara Bapas dan Pemkot Makassar. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan lokasi pidana kerja sosial, pengembangan tenaga PK Sukarela, optimalisasi Griya Abhipraya Sombere, serta persiapan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Surianto menjelaskan, pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi memberikan warna baru dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di Indonesia.
"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini," ujarnya.
Ia menilai keterlibatan masyarakat sebagai pembimbing kemasyarakatan dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memperkuat proses pembinaan klien pemasyarakatan.
Saat ini, Bapas Makassar telah merekrut lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka dipersiapkan untuk membantu berbagai tugas, seperti penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, hingga pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Meski demikian, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan fasilitas operasional. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah transportasi untuk menunjang mobilitas para pembimbing ketika menjalankan pendampingan di berbagai wilayah.
Surianto menyebutkan, Wali Kota Makassar telah memberikan tanggapan positif terhadap usulan dukungan tersebut. Namun, pembahasan lebih lanjut masih diperlukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) agar mekanisme pembiayaan dan penggunaannya memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pengembangan PK Sukarela, Bapas Makassar juga mendorong kesiapan sejumlah wilayah untuk menjadi lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Beberapa kecamatan yang telah dijajaki untuk mendukung program tersebut antara lain Rappocini, Tallo, dan Panakkukang. Kerja sama juga mencakup sejumlah kelurahan, termasuk Buakana dan Batua.
Kesiapan lokasi sejak awal dinilai penting agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti apabila terdapat perkara yang dijatuhi hukuman pidana kerja sosial.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan semangat KUHP Nasional yang memberikan alternatif pemidanaan di luar penjara. Melalui pendekatan tersebut, pelaku tindak pidana memiliki kesempatan menjalani sanksi dengan melakukan kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Bapas Makassar juga menaruh perhatian pada pengembangan Griya Abhipraya Sombere. Fasilitas ini diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembinaan, pemberdayaan, serta persiapan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi para klien untuk memperoleh keterampilan, mengembangkan usaha, menyalurkan kreativitas, hingga mendapatkan peluang kerja.
Untuk mewujudkan tujuan itu, Bapas Makassar membuka peluang kolaborasi dengan Pemkot Makassar dan berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Rencana penguatan fasilitas tersebut juga akan dirangkaikan dengan peringatan hari jadi kedua Griya Abhipraya Sombere pada penghujung tahun 2026.
Kegiatan tersebut nantinya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil pembinaan, menampilkan produk karya klien pemasyarakatan, serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan program.
Surianto menegaskan, keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, bukan hanya lembaga pemasyarakatan.
"Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat," imbuhnya.
Menurutnya, keberhasilan pemasyarakatan seharusnya tidak hanya dilihat dari proses pemberian hukuman. Lebih dari itu, sistem pembinaan perlu mampu mengembalikan kepercayaan diri klien, meningkatkan kapasitas mereka, serta membuka jalan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Melalui penguatan kerja sama dengan Pemkot Makassar, Bapas berharap sejumlah kebutuhan program dapat segera ditindaklanjuti. Termasuk fasilitasi operasional PK Sukarela, penyediaan lokasi pidana kerja sosial, serta pengembangan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela.
Menurut Munafri, inovasi yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih mengedepankan pembinaan, kepedulian sosial, dan pemulihan.
"Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," katanya.
Munafri juga meminta agar kesepakatan kerja sama antara Pemkot Makassar dan Bapas tidak sebatas menjadi dokumen administratif. Ia menginginkan adanya tindak lanjut konkret melalui koordinasi lintas OPD dan pelaksanaan program secara bertahap.
Salah satu langkah yang perlu diprioritaskan adalah memastikan kesiapan lokasi pidana kerja sosial di kecamatan maupun kelurahan yang telah menjalin komunikasi dengan Bapas Makassar.
Dengan persiapan tersebut, pelaksanaan putusan pengadilan terkait pidana kerja sosial nantinya dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dukungan fasilitas yang memadai.
"Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya," katanya.
Selain itu, Munafri turut menyoroti pentingnya pengembangan Griya Abhipraya Sombere agar semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan dan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bapas, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu memperkuat penerapan model pemasyarakatan yang inklusif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar.
