CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital sektor pariwisata melalui keikutsertaan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun Anggaran 2025.

Agenda strategis tersebut berlangsung di Novotel Grand Shayla, Senin (17/11/2025).

Pertemuan ini digelar Pemerintah Kota Makassar dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bapenda Makassar, serta Bank Sulselbar. HLM TP2DD menjadi ruang konsolidasi penting untuk memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan industri kreatif, Dispar Makassar memandang forum ini sebagai dorongan besar untuk meningkatkan kualitas layanan wisata berbasis digital. Modernisasi pembayaran retribusi, integrasi data destinasi, hingga efisiensi manajemen event menjadi fokus yang turut diakselerasi melalui TP2DD.

Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan perlunya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Dalam arahannya, ia menyebut bahwa Pemkot segera membentuk Tim Percepatan Digitalisasi guna memastikan seluruh sistem manual beralih penuh ke layanan digital pada tahun mendatang.

“Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya aparatur yang masih meremehkan urgensi digitalisasi.

“Kadang ini dianggap remeh, bahkan ada yang sok intervensi dengan pengetahuan sepotong-sepotong. Digitalisasi bukan sekadar pencet-pencet aplikasi,” tuturnya.

“Ini soal bagaimana data yang bikin pusing berubah jadi sesuatu yang mudah dan jelas,” sambung Appi.

Dispar Makassar menyambut tegas arahan tersebut dan menilai percepatan digitalisasi akan berdampak besar terhadap penguatan ekosistem pariwisata kota, mulai dari transparansi layanan hingga optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem yang lebih terukur dan akurat.