CELELBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya konkret mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha daerah.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).

Dalam arahannya, Munafri menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat.

“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegasnya.

Munafri menjelaskan bahwa 50 persen belanja pemerintah akan diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu setengahnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya.

Dengan total belanja daerah mencapai sekitar Rp3 triliun, Munafri menekankan pentingnya memastikan peluang ekonomi dapat dinikmati masyarakat lokal.

“Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar,” tambah politisi Partai Golkar itu.

Munafri menilai, pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Makassar yang dibangun investor tanpa standar baku.

“Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari,” ujarnya.

Sejak 2019, Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) secara penuh. Hasilnya, Makassar menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi, dengan total mencapai Rp645 miliar.

“Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ungkap Munafri.

Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan bantuan langsung tunai, melainkan berfokus pada program jangka panjang yang memperkuat daya beli masyarakat dan kemandirian ekonomi.

Program prioritas tersebut mencakup perbaikan distribusi air minum, inkubator bisnis UMKM, hingga sertifikasi higienitas bagi pelaku usaha sektor makanan dan minuman.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Munafri menargetkan agar produk-produk UMKM Makassar bisa menembus pasar ekspor.

“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur dan berpotensi besar sebagai gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia.

“Makassar hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi strategis, laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar,” tutur Munafri.

Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan agar pelaku usaha tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca ekosistem ekonomi secara bijak.

“Strategi bisnis yang kuat tidak hanya berbasis tren, tetapi juga pada kedekatan terhadap bahan baku dan kemampuan membaca peluang pasar lokal,” pesannya.

Melalui kebijakan berbasis regulasi yang kuat dan transparan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

“Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh dan berdaya saing,” tutup Munafri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, serta sejumlah pejabat dan pelaku UMKM Kota Makassar.