CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa proyek pembangunan stadion tetap menjadi salah satu program prioritas dalam APBD Kota Makassar Tahun 2026. Penegasan ini disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 yang dirampungkan lebih cepat dari target, dengan nilai APBD pokok diproyeksikan mencapai Rp5,1 triliun.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025), Munafri memastikan bahwa seluruh program unggulan yang telah direncanakan tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran. Menurutnya, rasionalisasi tidak boleh menghambat agenda strategis, termasuk pembangunan stadion yang disebut sebagai salah satu prioritas utama.

“Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” tegas mantan Bos PSM itu.

Munafri menegaskan bahwa seluruh program prioritas Pemkot tetap dipertahankan dalam rancangan APBD 2026. Ia menilai penyesuaian anggaran harus disikapi dengan kreativitas, terutama dalam menggali pendapatan daerah.

“Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman Dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya.

Saat ini proyek pembangunan Stadion Untia tengah berproses. Ditargetkan awal tahun 2026 sudah bisa dimulai tahap awal berupa penimbunan lahan di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya.

Stadion tersebut dalam tahap feasibility study yang dirancang berkapasitas 15.000 hingga 20.000 penonton. Stadion ini diharap menjadi salah satu ikon kebanggaan baru bagi warga Makassar.

Tidak hanya sebagai arena pertandingan sepak bola, stadion tersebut juga diproyeksikan sebagai stadion multifungsi dengan berbagai fasilitas pendukung, sehingga dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan olahraga maupun event berskala besar.

Selain stadion, dalam rapat itu Munafri juga menekankan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah menjadi kunci agar program strategis tidak terhambat.

“Bukan malah harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan, serta memaksimalkan program-program kerja yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan perlunya efisiensi anggaran, termasuk pengurangan kegiatan seremonial. “Mengurangi seremonial-seremonial untuk memastikan program-program itu langsung ke masyarakat,” katanya.

Meski ada penyesuaian, Munafri memastikan nilai APBD 2026 tidak mengalami penurunan signifikan. Ia menyebut Pemkot akan menggenjot PAD serta mengoptimalkan sumber pendapatan lain.

“Kita pastikan tidak berkurang secara signifikan… PAD akan digenjot dan memperoleh substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif, mengingat proyeksi total pendapatan tahun 2026 mengalami penurunan,” jelasnya.

Ray memaparkan sejumlah rekomendasi, termasuk optimalisasi penerimaan, digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, hingga ekstensifikasi pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif. Ia menegaskan bahwa strategi tersebut harus mendorong pengembangan Makassar Creative Hub sebagai pusat ekonomi baru.

Banggar juga meminta agar anggaran 2026 diarahkan pada layanan dasar, program jaminan sosial terpadu Mulia Berjasa, serta proyek strategis seperti pembangunan stadion dan seragam sekolah gratis.

“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar,” tutup Ray.

Sementara Wakil Wali Kota Aliyah Mustika mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2026.

“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota… Harmonisasi Legislatif dan Eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aliyah menekankan bahwa 2026 menjadi momentum memperkuat program strategis yang menyentuh pelayanan dasar serta persoalan prioritas kota, sekaligus memastikan konsistensi kolaborasi Pemkot dan DPRD.