CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terhitung sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Tujuh program prioritas yang dirangkum dalam Program MULIA (Makassar Unggul dan Inklusif untuk Semua) telah berjalan.  

Pakar kebijakan publik sekaligus Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Amril Hans menilai selama setahun ini arah kebijakan pembangunan di Makassar mulai terbaca. Meski demikian masih terlalu dini menilai implementasi program tersebut hanya dalam waktu setahun.

“Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi kebijakan masih terlalu dini atau prematur kita melihat apakah kinerja dari program yang diusung sudah berkinerja baik atau tidak. Kita belum sampai kepada apakah dia berhasil atau tidaknya, karena ini baru satu tahun,” ujar Amril kepada Celebesmedia.id, Minggu (22/2).

Program MULIA mencakup tujuh agenda utama, yakni gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, jaminan sosial MULIA Berjasa, peluncuran Mulia Super Apps, serta pendirian Mulia Creative Hub.

Menurut Amril, secara substansi kebijakan, fondasi arah pembangunan sudah mulai terbentuk. Beberapa program telah masuk tahap implementasi dan menunjukkan pergerakan di lapangan. 

Ia menekankan, keberhasilan arah kebijakan tidak hanya bertumpu pada figur kepala daerah, tetapi juga pada soliditas aparatur pemerintah.

“Saya kira jangan hanya wali kota. Walaupun sosok wali kota itu penting di mata masyarakat, tapi wali kota mestinya dibantu oleh aparaturnya. Aparaturnya yang kemudian paling banyak bergerak di sini,” jelasnya.

Langkah penataan kawasan, termasuk penertiban pedagang kaki lima di area GOR Sudiang, dinilai sebagai sinyal awal adanya konsistensi kebijakan di ruang publik. Penataan tersebut disebut mampu mengurai kemacetan sekaligus memperbaiki wajah kawasan.

Namun Amril menyoroti masih lemahnya integrasi pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak seperti Perusahaan Listrik Negara dan penyedia jaringan telekomunikasi. Koordinasi yang belum solid kerap menyebabkan pekerjaan berulang di titik yang sama.

“Ketika sudah dibangun drainasenya, tiba-tiba ada PLN, kemudian Telkom. Ini kapan warga bisa menikmati pedestrian itu,” katanya.

Semenara di sektor pendidikan, Amril mengingatkan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Misalnya program seragam sekolah gratis yang harus selaras dengan skema Dana BOS.

Dalam konteks lingkungan, persoalan banjir di Makassar disebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis. Sebagai wilayah hilir, Makassar kerap terdampak persoalan lingkungan dari daerah hulu seperti Gowa dan Maros.

Penanganan drainase dan genangan air  yang selama ini dilakukan Munafri - Aliyah sudah tepat. Ia meningatkan Pemkot Makassar tetap membutuhkan kolaborasi lintas daerah agar bisa menghadirkan solusi lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pemerintahan Appi–Aliyah dinilai sudah mulai terbentuk dalam tahun pertama. Karenanya Amril mengingatkan konsistensi implementasi, kekuatan birokrasi, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas wilayah akan menjadi faktor penentu apakah Program MULIA mampu bertransformasi dari visi politik menjadi kebijakan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Makassar.

Laporan: Rifki