CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Situasi pasca kerusuhan yang mengguncang Kota Makassar pada akhir Agustus lalu masih menyisakan duka dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menanggapi tragedi yang menewaskan empat orang dan menyebabkan kerugian materi mencapai setengah triliun rupiah, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto secara bergiliran datang langsung ke Sulawesi Selatan.

Pada Kamis (11/9), dua menteri kembali mendarat di Kota Daeng. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tiba untuk meninjau kondisi pasca kerusuhan serta memastikan penanganan dampaknya berjalan optimal.

Kedatangan kedua pejabat negara ini disambut langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka.

Usai penyambutan resmi, rombongan dijamu dalam santap siang di Restoran Aroma Labakkang, Jalan Chairil Anwar. Mendagri Tito Karnavian terlihat hadir lebih awal pukul 12.47 WITA dengan mengenakan kemeja putih, disusul Menteri PKP Maruarar Sirait yang tiba delapan menit kemudian mengenakan seragam kementerian.

Sekitar pukul 13.30 WITA, keduanya melanjutkan agenda kunjungan ke Makassar Government Center di Jalan Sultan Hasanuddin. Mereka meninjau pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik pasca-kerusuhan.

Kunjungan berlanjut pada pukul 15.00 WITA ke kawasan kumuh di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang. Di sana, Camat Panakkukang turut mendampingi untuk memperlihatkan kondisi lingkungan dan program penataan kawasan padat penduduk yang tengah dijalankan.

Puncak kunjungan terjadi pada pukul 16.30 WITA dengan seremoni penyerahan kunci rumah bagi korban kerusuhan di Perumahan Grand Sulawesi, Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Ini menjadi langkah simbolis dalam memenuhi hak-hak warga terdampak unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan masif.

Kunjungan dua menteri ini tercatat sebagai kunjungan keempat dari jajaran kabinet sejak kerusuhan terjadi. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah lebih dulu menyambangi Makassar pada Jumat (5/9), menyerahkan santunan kepada keluarga korban: Rp15 juta untuk korban jiwa dan Rp5 juta bagi yang terluka.

"Saya langsung bertemu keluarga korban dan melihat kondisi korban luka di rumah sakit," ujar Gus Iful saat itu.

Sehari sebelum kunjungan Tito dan Maruarar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga telah mengunjungi Makassar, Rabu (10/9). Ia menemui Forkopimda Sulsel di Rujab Gubernur dan menyampaikan mandat Presiden Prabowo bahwa seluruh proses hukum terhadap pelaku kerusuhan harus dijalankan sesuai prinsip law enforcement.

Pada sore harinya, Yusril juga menemui 13 tersangka di Polda Sulsel. "Kita pastikan semua proses hukum berjalan tanpa intervensi, sesuai peraturan yang berlaku," tegas Yusril.

Sebanyak 32 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini, dengan jeratan tujuh pasal berbeda dari KUHP dan UU ITE. Beberapa di antaranya:

• Pasal 187 KUHP (pembakaran),
• Pasal 170 KUHP (penganiayaan bersama),
• Pasal 406 KUHP (perusakan barang),
• Pasal 64 KUHP (pemberatan pidana),
• Pasal 363 KUHP (pencurian),
• Pasal 480 KUHP (penadahan),
• Pasal 45A ayat 2 UU ITE (ujaran kebencian).

Namun, para pelaku tidak dikenakan Undang-Undang Terorisme Tahun 2002.

Kerusuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) menyebabkan dua kantor DPRD—yakni DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel—hangus terbakar. Berdasarkan data dari BPBD Makassar, estimasi kerugian di kantor DPRD Kota mencapai Rp253,4 miliar, meliputi gedung, sarana kantor, dan kendaraan dinas. Tercatat sebanyak 67 mobil dan 15 motor dilaporkan terbakar.

Sementara itu, kerusakan di kantor DPRD Provinsi Sulsel diperkirakan senilai Rp233 miliar. Pemprov telah mengajukan permohonan rehabilitasi ke Kementerian PUPR.

Laporan: Rifki