CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah konkret bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Pemkot Makassar memfasilitasi 1.500 pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus mendapatkan pendampingan usaha.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan roda perekonomian masyarakat kecil tetap berjalan seiring dengan langkah penataan ruang publik di wilayah Kota Makassar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menjelaskan bahwa fasilitasi permodalan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas peluang usaha rakyat pascapenertiban.

"Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiban, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujar Arlin, Rabu (14/10/2026).

Program fasilitasi dan sosialisasi ini menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar secara bertahap sejak 12 hingga 16 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Bank Sulselbar, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.

Arlin menambahkan, petugas bergerak langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola di 15 kecamatan untuk mendata, mengasesmen kelayakan usaha, hingga mendampingi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan aktivasi QRIS bagi para pedagang.

"Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus," terangnya.

Meski difasilitasi oleh pemerintah kota, penentuan kelayakan pencairan kredit tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan prosedur verifikasi dari lembaga perbankan terkait.

"Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," tutup Arlin.