Teken KUA-PPAS 2027: Makassar Fokus Tekan Kemiskinan-Pengangguran
CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk mengarahkan belanja daerah pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mencatat, tingkat pengangguran terbuka Makassar berada di angka 9,60% atau sekitar 66.055 orang usia kerja dan didominasi oleh kelompok terdidik.
Sedangkan berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Susenas Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar sebanyak 71.630 jiwa. Angka ini masuk kategori terendah dibandingkan daerah lainnya di Sulsel.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 dilakukan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah telah menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran 2027.
"Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah," ujarnya, Senin (16/11).
Secara prinsip, Banggar menilai rancangan KUA 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Namun, Banggar menegaskan bahwa keselarasan perencanaan harus diikuti ketepatan alokasi belanja. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi dukungan terhadap program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Banggar juga mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui BKAD, Bapenda, dan Bappeda dalam memastikan validitas data serta akurasi perencanaan anggaran.
"Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya.
Selain efektivitas belanja, perhatian khusus diberikan terhadap optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2027.
Banggar meminta pemanfaatan SiLPA dilakukan secara terukur dan akuntabel agar kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penambahan anggaran kepada perangkat daerah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan faktual, kemampuan penyerapan, serta keberlanjutan program yang masih berjalan.
Lebih jauh, Banggar menekankan pentingnya penguatan program perangkat daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
"Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD," jelasnya.
Rekomendasi Banggar selanjutnya menjadi bahan bagi TAPD dan seluruh perangkat daerah untuk menyempurnakan dokumen anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemkot Makassar diharapkan mampu memastikan setiap alokasi anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang terukur, terutama dalam memperluas kesempatan kerja, menekan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
