Munafri Ingatkan 29 Pejabat Baru: Kinerja Harus Terukur

Rin . Jumat, 20 November 2026 12:12

CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan peringatan tegas kepada 29 pejabat eselon II yang baru dilantik. Ia meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bertindak seperti penguasa di instansi masing-masing, melainkan bekerja sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang mengutamakan kolaborasi dan kinerja terukur.

Pesan tersebut disampaikan Munafri saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 pejabat Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penerapan manajemen talenta. Pergeseran jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, bukan karena ketidaksukaan terhadap pejabat tertentu.

"Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu meminta seluruh pejabat segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi dengan jajaran masing-masing. Menurutnya, keberhasilan OPD tidak hanya ditentukan kepala dinas, tetapi juga kemampuan seluruh aparatur bekerja dalam satu kesatuan.

"Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain," tegasnya.

Selain memperkuat koordinasi, Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan selama masa transisi. Program yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, tidak boleh terhenti akibat pergantian pimpinan.

Appi juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan menghindari praktik yang bertentangan dengan aturan. Ia secara khusus menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta konflik kepentingan.

Peringatan itu disampaikan menyusul perhatian dan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kota Makassar.

"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan," kata Munafri.

Tidak hanya soal integritas, Appi memastikan kinerja pejabat akan dievaluasi setiap bulan. Penilaian meliputi koordinasi, capaian kerja, serta pelaksanaan program di masing-masing OPD. Ia juga membuka kemungkinan rotasi lanjutan sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.

"Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada," ungkapnya.

Munafri menegaskan, pejabat baru tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas administrasi. Mereka dituntut menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat seperti kemiskinan, gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, dan konflik sosial.

Menurutnya, capaian statistik maupun penghargaan yang diraih pemerintah kota belum cukup apabila belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pergeseran jabatan tersebut menjadi momentum peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi," kata Aliyah.

Ia meminta seluruh pejabat membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar program pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pelantikan 29 pejabat tersebut merupakan bagian dari penataan kabinet MULIA di lingkungan Pemkot Makassar. Sebanyak 12 pejabat tetap bertahan pada jabatan sebelumnya, sedangkan pejabat lainnya mengalami pergeseran posisi.