CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, memaparkan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara+ dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026.

Forum bertema "Digital Insights, Better Governance" yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Medan, Kamis (2/7/2026), menjadi ajang berbagi pengalaman antar pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dalam paparannya, Muhammad Roem menjelaskan bahwa Lontara+ dikembangkan bukan sekadar sebagai aplikasi layanan publik, tetapi sebagai ekosistem digital yang mendukung komunikasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Di hadapan para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai daerah di Indonesia, Roem menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah mengubah cara memandang media sosial. Menurutnya, media sosial kini menjadi instrumen penting untuk membaca dinamika masyarakat secara cepat.

"Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi berbagai persoalan sejak dini sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik.

Selain memanfaatkan media sosial sebagai sistem peringatan dini, Pemkot Makassar juga membangun pola komunikasi yang lebih adaptif dengan akun-akun informasi lokal atau infocitis yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat.

Menurut Muhammad Roem, akun informasi lokal tidak semestinya diposisikan sebagai tantangan semata, melainkan dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas penyebaran informasi pemerintah.

"Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital," jelasnya.

Melalui strategi tersebut, Pemerintah Kota Makassar membangun komunikasi yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal, termasuk dalam penyampaian informasi layanan publik, fasilitas kota, hingga program prioritas daerah.

Roem juga mengungkapkan bahwa aplikasi Lontara+ saat ini telah digunakan sekitar 78.000 pengguna aktif. Jumlah tersebut menjadi bagian dari target besar transformasi digital Kota Makassar yang menargetkan 500.000 pengguna pada 2029.

Ia menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun pemerintah.

"Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Roem juga menyampaikan bahwa layanan SPMB kini telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam aplikasi Lontara+. Inovasi tersebut bahkan menjadi salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun ini.

Seluruh data layanan publik, termasuk hasil pemantauan dinamika media sosial, selanjutnya terintegrasi dalam dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard tersebut menjadi perangkat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.

Roem menambahkan, ekosistem digital yang dibangun Pemkot Makassar turut membantu pemerintah mengelola berbagai respons publik terhadap kebijakan daerah sehingga komunikasi dapat berjalan lebih terbuka dan efektif.

"Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Makassar dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII Apeksi 2026 menjadi bentuk komitmen daerah dalam memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

Forum tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik baik antar pemerintah kota dalam memperkuat ketahanan informasi, meningkatkan kapasitas komunikasi pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang lebih adaptif di era digital.