CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali dipercaya oleh pemerintah pusat memimpin transformasi digital di sektor pelayanan publik. 

Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menunjuk Dinas Sosial Kota Makassar sebagai satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) program Piloting Digital Bansos.

Piloting Digital Bansos adalah proyek percontohan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran menggunakan aplikasi digital Perlinsos.

Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinsos Makassar, Masri Tajuddin, mengonfirmasi penunjukan ini membuktikan kesiapan infrastruktur dan tata kelola Pemkot Makassar dalam menerapkan digitalisasi bansos.

"Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos," katanya, Selasa (14/7/2026).

Melalui sistem baru ini, verifikasi manual yang subyektif akan digantikan oleh aplikasi Perlinsos milik Kemensos. Aplikasi ini bekerja otomatis mengolah parameter sosial dan ekonomi warga untuk menyaring siapa saja yang paling berhak menerima bantuan. 

Indikator yang diukur mencakup kelayakan fisik rumah, daya listrik, hingga kondisi riil ekonomi keluarga, menggantikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih memicu riak data di masyarakat.

Masri menegaskan objektivitas sistem ini akan menekan kecurigaan publik terkait penentuan penerima manfaat.

"Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi," sambung Masri.

Guna menyukseskan transisi ini, Pemkot Makassar menargetkan rekrutmen 6.000 agen digital dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK di bawah usia 40 tahun. 

Seluruh agen wajib mengantongi Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos terintegrasi langsung dengan data kependudukan. Saat ini, koordinasi lintas instansi bersama BKD dan Disdukcapil mencatat sudah lebih dari 5.000 agen yang siap bertugas.

Uji coba program ini telah bergulir di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan 80 agen di bawah supervisi langsung tim Kemensos RI. Fokus utama pendataan menyasar masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sebelum nantinya diperluas ke seluruh warga Makassar.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyambut optimistis program ini sebagai momentum besar modernisasi perlindungan sosial di Kota Anging Mammiri.

"Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat Makassar masuk lokasi pilot project Piloting Digital Bansos oleh Kementerian Sosial RI. Menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data," ujarnya.

Di luar agenda digitalisasi bantuan sosial, Dinsos Makassar juga memastikan ketangguhan kota dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun dampak kemarau panjang.

Andi Bukti menegaskan bahwa persediaan logistik kedaruratan saat ini berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga satu tahun ke depan. 

Pasokan bantuan ini bersumber dari kolaborasi anggaran APBD Kota Makassar, Pemprov Sulawesi Selatan, dan dukungan logistik dari pemerintah pusat.

Berbagai kebutuhan dasar pengungsian seperti bahan pangan, beras, kesiapan dapur umum, pakaian anak-anak, hingga peralatan evakuasi telah disiagakan penuh agar respons kedaruratan di lapangan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.