DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Begini Aturan Barunya
Ketua DPR RI Puan Maharani - (foto by Antara)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani.
"Setuju," seru anggota yang hadir.
Setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan, Puan kemudian mengetuk palu untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna terkait persetujuan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses penyusunan RUU tersebut.
Dari total 397 DIM, sebanyak 160 merupakan DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menyebut terdapat 10 pokok pembahasan yang menjadi fokus dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Salah satu poin yang diatur berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Ketentuan tersebut mencakup praktik investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak orang menjadi korban. Melalui pengaturan ini, para korban diharapkan memperoleh keadilan.
Selain itu, RUU Perampasan Aset tetap mempertahankan ketentuan ancaman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman hukuman mati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur mekanisme pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengelolaan aset akan menjadi tanggung jawab badan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Ruang lingkup pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Ke depannya pengelolaan aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dilakukan secara terstruktur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan hadirnya UU Perampasan aset ini
Sumber: Kompas.com/ Antara
