CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai banyak konflik berkepanjangan di dunia berakar dari warisan kolonialisme, perebutan kepentingan ekonomi, ambisi kekuasaan, dan penggunaan agama atau ideologi untuk membenarkan kekerasan.

Pandangan itu disampaikan JK dalam kuliah bertema "Lessons from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand" di Latino Resource Center, Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Senin (19/10/2026) waktu setempat. Kuliah dihadiri guru besar dan mahasiswa program doktoral studi perdamaian.

JK memperkenalkan kerangka 3G, yakni God, Glory, dan Gold, untuk menjelaskan motif di balik konflik.

God merujuk pada agama, ideologi, dan keyakinan. Glory menggambarkan ambisi kekuasaan dan dominasi, sedangkan Gold berkaitan dengan kepentingan ekonomi, termasuk sumber daya alam.

"Kalau kita melihat berbagai konflik di dunia, ada tiga kepentingan yang sering kali berada di belakangnya: God, Glory, dan Gold," kata JK.

Ia mencontohkan hubungan Amerika Serikat dengan negara pemilik sumber daya energi strategis.

"Kita bisa lihat sekarang, Amerika menyerang Iran. Kenapa Iran? Karena ingin menguasai sumber kekayaan minyak. Sebelumnya Venezuela yang juga kaya minyak," ujarnya.

Menurut JK, konflik internasional tidak cukup dipahami dari pernyataan resmi para pihak, tetapi juga dari kepentingan strategis dan relasi kekuatan di baliknya.

Soal Thailand Selatan, JK menilai akar konflik terletak pada pembentukan batas wilayah di Semenanjung Malaya pada masa kolonial.

Perjanjian Inggris–Siam 1909 menetapkan sejumlah wilayah Melayu masuk administrasi Inggris, sementara Pattani dan beberapa wilayah lain tetap di bawah Siam.

Masyarakat Pattani memiliki kedekatan bahasa, budaya, dan agama dengan masyarakat Melayu di Malaysia.

"Batas politik yang dibentuk pada masa kolonial tidak selalu memperhitungkan identitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dari situ ketegangan sering kali tumbuh," katanya.

JK mengaitkan persoalan itu dengan konflik Palestina–Israel dan tragedi Rohingya di Myanmar, yang menurutnya sama-sama menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara identitas, kekuasaan, status kewarganegaraan, dan perlindungan hak masyarakat.

Terkait Afghanistan, JK mengajak peserta melihat konflik secara historis, mulai dari invasi Uni Soviet pada 1979, dukungan AS kepada kelompok perlawanan, hingga keterlibatan militer AS setelah serangan 11 September 2001.

Ia mengingatkan bahwa kelompok yang dahulu didukung melawan pendudukan Soviet kemudian berada dalam posisi berbeda ketika kepentingan geopolitik berubah.

Sebagian pendukung Taliban memandang kelompok itu sebagai perlawanan terhadap pendudukan asing, meski pemerintah dan sejumlah negara pernah mengategorikannya sebagai organisasi teroris atau menjatuhkan sanksi.

"Memahami bukan berarti membenarkan kekerasan yang mereka lakukan," ujar JK. Ia juga menyinggung Osama bin Laden yang ditemukan di Pakistan dan dibunuh pasukan AS pada 2011.

JK menutup dengan menekankan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun dengan menghentikan tembakan.

"Yang harus dipulihkan adalah kepercayaan, keadilan, dan hubungan antarkelompok," katanya.

Ia menyebut penyelesaian konflik Aceh sebagai contoh bahwa perundingan dapat membuka jalan menuju perdamaian ketika para pihak bersedia membahas persoalan mendasar dan menyepakati perubahan konkret.