CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat validasi dan akurasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan dan Pelatihan Verifikasi serta Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator dan pengisi data SIKS-NG Desa/Kelurahan yang digelar di Hotel Grand Imawan Makassar, Rabu (5/11).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan pentingnya pembaruan dan keakuratan data sebagai fondasi utama kebijakan sosial di daerah.

“Tidak boleh lagi ada salah-salah data. Kita sering kali mengalami masalah karena data yang tidak akurat,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa hingga tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Gowa berhasil ditekan hingga 7,84 persen. Menurutnya, indikator kemajuan daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah masyarakat miskin.

"Selama ini kita fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan agar pengangguran bisa terus ditekan,” tambah Bupati Talenrang.

Ia menegaskan, Pemkab Gowa berkomitmen memperkuat kualitas data sosial agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Ini kesempatan kita memperbaiki data secara akurat agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Karena dari data inilah lahir kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata. Program seperti PKH, BPNT, BLT, hingga PBI Jaminan Kesehatan akan efektif jika datanya benar dan terbarui,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Talenrang berharap para operator desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pendataan sosial mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Setelah pelatihan ini, semua operator harus benar-benar paham tugasnya. Lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan. Semoga kerja keras kita ini menjadi bagian dari perjalanan panjang mewujudkan Gowa yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus, menyebut Bimtek ini sebagai momentum penting dalam memahami mekanisme baru penentuan desil pada sistem SIKS-NG yang kini terintegrasi dengan DTSEN.

“Ada mekanisme baru dalam penentuan desil, sehingga kegiatan ini sangat penting khususnya dalam penginputan data dan proses validasi,” terangnya.

Ia mengungkapkan, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang mengalami pergantian operator, sehingga perlu pelatihan untuk memperkuat kapasitas SDM di bidang data sosial.

“Dengan terbitnya Inpres Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang perubahan DTKS menjadi DTSEN, operator perlu memahami cara pengelolaan data yang baru agar pelaporan dan penggunaannya bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Firdaus berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan operator dalam mengelola data sosial, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 69 operator desa/kelurahan dari 9 kecamatan dataran tinggi dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Kadis Kesehatan, Kepala BPKD, Kepala Disdukcapil, serta Sekdis PMD.