CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan larangan praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, khususnya pada jalur domisili atau zonasi.

Menurut Munafri, praktik pemindahan alamat demi masuk ke sekolah tertentu menjadi salah satu penyebab ketimpangan distribusi siswa di Makassar. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar memperketat sistem seleksi berbasis domisili dengan dukungan teknologi terintegrasi.

“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Misalnya dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” kata Munafri, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, manipulasi data domisili berdampak pada penumpukan siswa di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik. Kondisi tersebut dinilai menghambat pemerataan kualitas pendidikan.

“Akibatnya, ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.

Untuk mencegah praktik tersebut, Pemkot Makassar memperkuat sistem SPMB 2026 melalui aplikasi LONTARA+ yang terintegrasi dengan titik koordinat alamat berdasarkan data Kartu Keluarga.

Sistem baru itu juga memungkinkan proses seleksi dipantau secara real time oleh masyarakat guna meningkatkan transparansi dan mencegah ruang kecurangan.

“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” jelas Munafri.

Selain penguatan sistem digital, Pemkot Makassar membagi layanan server menjadi tiga bagian untuk jenjang TK, SD, dan SMP guna mengantisipasi gangguan teknis saat pendaftaran berlangsung.

SPMB 2026 Makassar dijadwalkan dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026. Pendaftaran jalur non-domisili berlangsung 2–4 Juni, sedangkan jalur domisili dibuka pada 9–13 Juni 2026.