CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan publik terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam kunjungannya ke MPP Makassar yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Tito menyampaikan harapannya agar inisiatif serupa bisa segera diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Mendagri mengungkapkan kekagumannya atas berbagai layanan yang telah dimasukkan ke dalam sistem MPP Makassar. Menurutnya, model pelayanan satu pintu ini menjadi solusi praktis dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien.

“Dari hasil kunjungan kita di sini, di MPP ini, saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota yang telah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di MPP ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” ujar Tito Karnavian saat ditemui usai kunjungan.

Tito menilai, tanpa adanya integrasi layanan seperti di MPP, masyarakat masih harus mengurus dokumen perizinan secara terpisah di berbagai kantor dinas, yang kerap memakan waktu dan biaya lebih besar.

“Kalau nggak pakai outlet ini di MPP, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor Dinas Tata Ruang untuk mendapatkan BKKPR, kemudian macam-macam meja. Di sini cukup dilayani dalam satu atap,” jelasnya.

Menurut Tito, penyediaan layanan strategis seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di satu lokasi memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Ia juga mencatat bahwa layanan dari instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Penataan Ruang, kini bisa diakses secara bersamaan di MPP Makassar.

Hingga saat ini, sudah terdapat 285 kabupaten/kota yang telah memiliki MPP. Namun demikian, Tito menekankan pentingnya percepatan di 229 daerah lainnya yang belum membentuk MPP.

“Bagi yang belum, karena jumlahnya ada 514 kabupaten/kota, saya tentu akan dorong untuk membuat MPP di semua kabupaten/kota,” tegas Mendagri.

Ia juga menambahkan bahwa penggabungan layanan dalam satu atap membantu masyarakat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, SKCK, perizinan bangunan, hingga sertifikat tanah.

“Supaya masyarakat juga gampang seperti ini, urusan KTP gampang, SKCK gampang, ngurusin bangunan, sertifikat ada BPN di sini, ada tata ruangnya PKKPR, PBG, BHTP, mustinya prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat. Termasuk di bidang perumahan,” tutup Tito.

Dengan inovasi seperti ini, Pemerintah Pusat berharap seluruh daerah dapat meniru langkah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Laporan: Rifki