CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai mengganggu aktivitas warga hingga pelayanan publik. Kondisi tersebut membuat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menemui petinggi Pertamina untuk meminta solusi konkret.

 Wali Kota yang akrab disapa Appi ini mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran.

Dalam pertemuan itu, Appi meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak hanya memastikan stok BBM tersedia, tetapi juga membenahi pelayanan di lapangan.

"Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban," tegas Appi mengawali pembicaraan.

Menurut Appi, antrean panjang harus segera diurai karena dampaknya mulai meluas. Kendaraan yang mengantre tidak hanya menyulitkan warga, tetapi juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi.

Bahkan, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat antrean di sejumlah SPBU.

Karena itu, Appi mendorong Pertamina dan pengelola SPBU mempercepat pelayanan dengan mengaktifkan seluruh nozzle (selang pengisian) yang tersedia. Penambahan operator juga dinilai penting agar setiap dispenser dapat bekerja optimal.

"Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan," tuturnya.

Selain memperbanyak petugas, Appi meminta antrean diatur berdasarkan jenis kendaraan. Kendaraan pribadi, ekspedisi, bus, dan truk dinilai perlu memiliki alur serta waktu pengisian yang lebih tertata.

 "Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya," tambah Appi.

Appi menilai antrean yang tidak terkelola dapat berubah menjadi persoalan lalu lintas. Ia menyebut antrean yang sudah mencapai empat lapis berpotensi menutup jalan.

"Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular," ujarnya.

Untuk mengurangi kepadatan, Appi mengusulkan agar SPBU di kawasan penyangga Makassar, khususnya Maros dan Gowa, dioptimalkan sebagai buffer zone.

Menurutnya, kendaraan berukuran besar tidak semestinya seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM. Jika pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, tekanan terhadap SPBU di kawasan padat Makassar dapat dikurangi.

Appi juga meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai penyebab antrean. Pemerintah Kota Makassar perlu mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau faktor lainnya.

"Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik," katanya.

 Ia menegaskan persoalan BBM menyangkut kebutuhan masyarakat luas sehingga penanganannya tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

Appi berharap pertemuan tersebut menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar koordinasi. Ia meminta seluruh pihak mengesampingkan perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dan fokus mengurai antrean.

"Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama," terangnya.

Sementara Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.

Deny mengatakan Pertamina langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons persoalan antrean. Bahkan, beberapa langkah ditargetkan mulai dijalankan pada hari yang sama setelah pertemuan.

"Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali," kata Deny.

Salah satu langkah yang sudah diterapkan adalah memperpanjang jam operasional SPBU. Saat ini, 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.

Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi antrean membutuhkan pelayanan lebih panjang.

"Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah," ujarnya.