CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp465 miliar atau 11,07 persen dari total anggaran Rp4,2 triliun. Realisasi fisik tercatat sebesar 11,36 persen.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD di Balai Kota Makassar, Kamis (16/04/2026), yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Munafri menegaskan monev menjadi instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.

“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil yang dihasilkan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus pada outcome, khususnya dalam peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Munafri juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta menghindari pemborosan. Ia menilai pola kerja sebagian OPD masih berorientasi pada aktivitas, bukan dampak kinerja, sehingga perlu diperbaiki melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, ia menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur serta evaluasi yang menghasilkan keputusan konkret untuk perbaikan di triwulan berikutnya. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan I mencapai Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target Rp4,7 triliun. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen.

Ia menyebut tren tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang semakin baik. Program prioritas daerah, baik dari agenda nasional maupun RPJMD 2025–2029, juga disebut telah berjalan sesuai rencana.

Rapat monev ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar.