CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Penetapan awal Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026 oleh Muhammadiyah, memantik diskusi publik. 

Pertanyaan yang muncul sederhana namun mendasar bagaimana mungkin Indonesia mulai puasa, sementara parameter hilal di Alaska baru terpenuhi belasan jam kemudian?.

Muhamad Rofiq Muzakkir, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dalam penjelasan ilmiah dan syar’i terkait penggunaan sistem Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) menerangkan polemik ini lahir dari perbedaan cara pandang antara kalender lokal berbasis rukyat langsung dan kalender global berbasis sistem terpadu.

“Kita harus membedakan antara waktu dan tanggal. Waktu adalah realitas siang-malam lokal. Tanggal adalah sistem administrasi global," terangnya, mengutip laman resmi Muhammadiyah.

Dalam KHGT, bumi dipandang sebagai satu kesatuan waktu. Siklus hari dimulai dari Garis Tanggal Internasional di Samudra Pasifik, bergerak ke barat hingga kembali lagi ke Pasifik bagian timur dekat Alaska.

Artinya, selama parameter visibilitas hilal terpenuhi di mana pun dalam satu putaran hari global itu meskipun di wilayah paling barat seperti Alaska maka status bulan baru berlaku bagi seluruh wilayah dalam siklus tanggal yang sama, termasuk Indonesia.

“Indonesia tetap berpuasa dari fajar hingga maghrib waktu setempat. Tidak ada pelanggaran terhadap keteraturan kosmis siang dan malam,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan, praktik ini serupa dengan penerimaan umat Islam terhadap alur waktu Salat Jumat yang bergerak dari Pasifik ke Asia, Timur Tengah, hingga Amerika tanpa pernah dipersoalkan secara fikih.

KHGT katanya juga menerapkan prinsip Ittihadul Mathali’, yaitu kesatuan tempat terbit hilal, dalam skala global.

Artinya jika sebelumnya Muhammadiyah mengenal konsep Wilayatul Hukmi, satu wilayah negara mengikuti satu hasil hisab,  maka KHGT memperluasnya menjadi Wilayatul Ardh (kesatuan bumi).

Menurut Rofiq, hadis Nabi yang berbunyi “Berpuasalah kamu karena melihatnya” dipahami sebagai seruan kolektif bagi umat Islam global, bukan komunitas lokal terpisah. Ini juga menjadi dasar dari Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari.

KHGT pun kata Rofiq bukanlah keputusan mendadak. Pengkajian serius dimulai sejak 2007 melalui simposium internasional bertajuk The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar di Jakarta.

Saat itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah dijabat Din Syamsuddin, yang menjadi inisiator utama gagasan kalender global.

Forum tersebut menghadirkan pakar astronomi Islam dunia, menjadi fondasi konseptual yang terus dikaji, diverifikasi, dan dimatangkan hingga resmi diterapkan pada 2025.

"Ini hasil kajian hampir 19 tahun,” jelas Rofiq dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu dalam ulasannya dijelaskan pula jika Indonesia memulai puasa lebih dahulu karena posisi rotasi bumi. Bukan karena mendahului takdir, tetapi karena berada di zona waktu yang lebih awal.

“Hisab adalah tiket valid. Jika kepastian sudah ada, maka hukum berlaku dalam satu putaran hari utuh.”

Faktor lainya,Rofiq menjelaskan secara faktual, awal Ramadan 1447 H juga diperkirakan bertepatan dengan kalender Ummul Qura di Arab Saudi.

Kalender tersebut menggunakan kriteria lebih longgar, yakni bulan terbenam setelah matahari (moonset after sunset). Pada 17 Februari petang di Mekah, posisi bulan sudah di atas ufuk.

“Penyebutan Alaska bukan berarti mengabaikan fakta di Mekah. Itu bentuk konsistensi pada kriteria visibilitas ilmiah hasil Kongres 2016.”

Jika Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 18 Februari, pemerintah memutuskan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.

Penertapan ini berdasarkan hasil rukyatul hilal pada beberapa titik yang akhirnya diputusaka melalui sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan hilal atau bulan baru belum terlihat di seluruh Indonesia pada Selasa sore.

"Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026," kata Nasaruddin usai Sidang Isbat.