CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar kembali mencatatkan langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Minggu, 30 November 2025, Pemkot dan DPRD menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, dengan agenda utama penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Makassar Supratman, dan dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Kota Makassar, pimpinan SKPD, serta Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya, Ranperda APBD 2026 resmi disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut menandai selesainya seluruh proses pembahasan, sekaligus membuka jalan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor pada tahun mendatang.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Makassar dan DPRD menyepakati pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp 4.695.138.820.000 atau sekitar Rp 4,6 triliun.

Munafri  menyebut penetapan APBD 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah kota dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada masyarakat.

“Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2026,” jelasnya.

Munafri menegaskan bahwa program 2026 akan diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, terutama warga di kawasan pulau. Menurutnya, aspirasi yang dihimpun langsung dari warga akan menjadi prioritas dalam penyusunan program.

“Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama warga di Pulau,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Munafri mengakui adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang muncul akibat efisiensi serta beberapa program yang belum terlaksana maksimal.

“Pasti ada potensi SiLPA. Kemarin sejak awal ada efisiensi, dan tentu saja tidak semua bisa terlaksana maksimal,” katanya.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran 2026 agar penyerapan anggaran serta pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih optimal.

Wali Kota Makassar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas komitmen bersama hingga APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu.

“Pandangan anggota Dewan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus mengabdi dan membangun Kota Makassar,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa setiap angka dalam APBD memiliki arti besar bagi masyarakat.

“Setiap angka dalam APBD ini adalah nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang berjuang keluar dari kemiskinan.”

Munafri turut mengajak masyarakat menjaga stabilitas keamanan memasuki pelaksanaan pemilihan RT/RW dalam waktu dekat.

Badan Anggaran DPRD: Anggaran Harus Tepat Sasaran

Sementara itu, Pansus Badan Anggaran DPRD Makassar yang diwakili Ray Suryadi Arsyad menegaskan bahwa penetapan APBD 2026 adalah bukti sinergi eksekutif–legislatif dalam memastikan anggaran daerah berpihak pada masyarakat.

Menurutnya, dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen untuk menghasilkan dokumen anggaran yang efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

Ray juga menyampaikan beberapa arahan bagi SKPD, di antaranya:

Pelaksanaan program harus berlandaskan regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Optimalisasi anggaran di tengah penyesuaian dana transfer daerah.

Penajaman program prioritas Pemkot Makassar, seperti UHC, perlindungan pekerja rentan, penguatan UMKM, urban farming, dan infrastruktur dasar.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi peraturan daerah,” tegas Ray.

Rincian APBD 2026 Kota Makassar

Berikut rincian struktur APBD 2026 yang disetujui:

Pendapatan Daerah

Rp 4.695.138.820.000

Belanja Daerah

Rp 5.175.138.820.0008

Defisit

Rp 480.000.000.000

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan: Rp 480.000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan: Rp 0

Pembiayaan Netto: Rp 480.000.000.000

Dengan demikian, kebutuhan belanja dapat ditutup seluruhnya sehingga SiLPA tahun berjalan tercatat Rp 0.