CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Klaim pasokan solar masih aman yang disampaikan Pertamina berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, antrean kendaraan angkutan barang mengular hingga membuat sopir harus bermalam demi mendapatkan solar bersubsidi.

Kondisi tersebut dinilai sebagai tanda kelangkaan akut oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Makassar.

Ketua DPC Organda Angsuspel Makassar, Hasim Noor Ismail, mempertanyakan klaim ketersediaan kuota Biosolar yang disampaikan Pertamina.

Menurutnya, persoalan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah kuota yang tercatat, tetapi harus diukur dari kemampuan masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan BBM tersebut saat dibutuhkan.

"Saya kategorikan ini sudah langka. Walaupun tadi Pertamina mengatakan kuotanya masih ada, tapi saya katakan ini langka. Kenapa? Karena sopir-sopir harus menunggu sampai bermalam di SPBU di kota-kota besar. Kalau sudah harus bermalam, itu bukan lagi masalah ketersediaan stok di kertas, tapi kenyataannya barangnya langka di lapangan," tegas Hasim saat ditemui di Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Menurut Hasim, antrean panjang bukan sekadar persoalan kenyamanan sopir. Kondisi tersebut mulai menghantam sektor logistik yang menjadi urat nadi distribusi barang dari pelabuhan ke berbagai wilayah.

Armada yang seharusnya mengangkut barang justru menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Sopir harus menanggung waktu tunggu yang panjang, sementara perusahaan angkutan menghadapi tambahan biaya makan, akomodasi, hingga operasional kendaraan.

Situasi itu membuat biaya logistik semakin mahal.

Organda bahkan menyiapkan langkah untuk menaikkan tarif jasa angkutan jika persoalan solar tidak segera ditangani. Besaran tarif nantinya akan mempertimbangkan waiting cost atau biaya yang timbul akibat lamanya kendaraan mengantre di SPBU.

Ancaman kenaikan tarif semakin besar jika pengusaha terpaksa meninggalkan Biosolar dan beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Dexlite.

Organda memproyeksikan biaya angkutan barang dapat melonjak hingga 120 persen dari tarif normal jika kondisi tersebut terus berlangsung.

Bagi pelaku usaha angkutan, pilihan itu menjadi dilema. Tetap menggunakan solar berarti harus menghadapi antrean panjang dan risiko keterlambatan pengiriman. Sementara beralih ke BBM nonsubsidi berarti biaya operasional meningkat drastis.

Jika kondisi tidak kunjung membaik, Organda Angsuspel Makassar akan berkoordinasi dengan pemilik barang untuk membahas penyesuaian biaya pengiriman.

Hasim memperingatkan, dampak persoalan Biosolar tidak akan berhenti di SPBU atau perusahaan angkutan. Kenaikan biaya logistik berpotensi menjalar ke seluruh rantai distribusi hingga akhirnya dibayar masyarakat melalui kenaikan harga barang.

"Hal ini pasti berdampak efek domino dari hulu ke hilir. Jika pelaku usaha menaikkan biaya angkutan, harga barang di pasar pasti ikut naik dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebagai konsumen akhir," ujarnya.

Karena itu, Organda mendesak Pertamina dan pihak terkait segera membongkar persoalan distribusi solar di Sulsel, terutama pada SPBU yang menjadi tumpuan kendaraan logistik dari kawasan industri dan pelabuhan Makassar.

Menurut Organda, persoalannya kini bukan lagi sekadar berapa banyak kuota solar yang tersedia, tetapi berapa banyak yang benar-benar bisa diperoleh sopir tanpa harus menginap di SPBU.

Jika antrean panjang terus dibiarkan, biaya logistik akan semakin tinggi, distribusi barang terhambat, dan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok di Sulsel berpotensi semakin besar.