Menang Gugatan, Kalla Group Bakal Laporkan GMTD Dugaan Pemalsuan Dokumen

Rin . Kamis, 19 November 2026 15:43
Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin (tengah) bersama 2 kuasa hukum Kalla Group saat memberikan pernyataan terkait kemenangan PT Hadji Kalla di pengadilan, Kamis (19/11) - (foto by: Andhika)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar -  Sengketa lahan yang melibatkan PT GMTD kembali mencuat ke publik. Pihak tergugat yakni Kalla Group mengklaim telah memenangkan perkara Nomor 562 Tahun 2025 setelah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PT GMTD dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan.

Kuasa hukum Kalla Group, Hasman Usman menegaskan, dengan putusan tersebut, bidang tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik kliennya dalam hal ini PT Hadji Kalla.

"Pengadilan telah menyatakan bahwa kita adalah sebagai pihak pemenang dan gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak terbukti seperti apa yang didalilkan dalam gugatannya," ujar Hasman kepada awak media, Kamis (12/11).

Lahan seluas 16,4 hektare tersebut berada di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Selain soal putusan, Kalla Group juga menyoroti dugaan kejanggalan pada dokumen yang diajukan penggugat yakni PT GMTD.

Dugaan itu muncul setelah pihak kecamatan menghadirkan Buku C atau girik dalam persidangan. Menurut pihak Kalla Group, buku C tersebut sudah tercatat sejak tahun 1936 hingga 1942 dan tidak boleh diubah.

Dalam dokumen lama itu, bidang tanah tercatat pada Persil 40. Sementara objek yang disengketakan saat ini disebut berada pada Persil 50. Perbedaan data inilah yang menjadi dasar dugaan adanya pemalsuan dokumen.

Atas temuan tersebut, pihak tergugat menyatakan akan mengkaji langkah hukum pidana dan berencana melapor ke Polda Sulawesi Selatan.

"Nah, ini yang kita persoalkan. Kalau memang dokumen itu asli, kenapa bisa berbeda? Ini yang akan kita kaji lebih lanjut, apakah ada unsur pidananya," tegas Hasman. 

"Rencana kita, kita akan laporkan ini ke Polda Sulawesi Selatan, karena kita menduga ada pemalsuan," lanjutnya.

Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin pada kesempatan itu  menceritakan sejarah awal berdirinya GMTD pada era 1990-an.

Saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Ahmad Amiruddin, disebut memiliki visi mengembangkan pariwisata Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh bisnis kemudian dilibatkan, termasuk Tanri Abeng dan Jusuf Kalla.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era 2004-2007 juga menjelaskan awalnya Tanri Abeng memegang 50 persen saham tetapi seiring waktu, sebagia saham milik Tenri Abeng berubah menjadi milik PT GMTD , sementara Pemerintah Daerah terdilusi atau menyusut hingga kini berada di bawah 10 persen. 

Ia pun menyinggung, pernah ada tawaran dari pihak Lippo Grup kepada Jusuf Kalla (JK) untuk membeli lahan di Tanjung Bunga yang saat itu sudah bersertifikat atas nama pihak JK, tetapi tawaran itu ditolak.

"Jadi ada 2 tahap, pertama surat resmi dulu tapi ditolak, lalu mengirim orang untuk mengajukan kerjasama tetapi juga ditolak. Tiba-tiba di tahun 1997 muncul AJB (akta jual beli)," jelasnya.

 Pihak Kalla Group menyatakan siap menghadapi langkah hukum lanjutan dari penggugat. Namun mereka juga membuka peluang penyelesaian secara damai.

"Pokoknya Kalla Grup siap. Kami menunggu pergerakan dari pihak penggugat. Kami akan layani. Mau selesaikan sampai di sini kami berterimakasih, tidak buang energi. Mau teruskan ada tim legal kami," tutup Prof Ahmad.

Laporan: Andhika

Tags :