CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Suasana di depan Kampus Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM) memanas pada Selasa (4/11/2025) sore. 

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNM turun ke jalan menuntut transparansi penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Rektor UNM, serta kejelasan pengelolaan dana almamater mahasiswa baru angkatan 2025.

Aksi berlangsung di tengah sorotan publik terhadap penonaktifan sementara Rektor UNM oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Massa menilai langkah tersebut belum cukup untuk menjawab tuntutan keadilan.

“Kami mengapresiasi langkah kementerian, tapi penonaktifan itu belum cukup. Harus ada transparansi penyelidikan, kejelasan sanksi, dan proses etik yang terbuka tanpa intervensi jabatan,” ujar Steve, perwakilan Aliansi Mahasiswa UNM, kepada CelebesMedia.id.

Massa aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan “Revolusi Kampus Orange: Adili Rektor UNM” sebagai simbol perlawanan terhadap praktik kekerasan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam orasinya, Steve menyebut dugaan pelecehan seksual oleh pimpinan tertinggi kampus sebagai tindakan amoral dan mencoreng nama baik institusi akademik.

“Rektor adalah figur yang harus menciptakan ruang aman di kampus sesuai aturan TPKS. Tapi kalau justru pimpinan yang terduga pelaku, itu sudah pengkhianatan moral akademik,” tegasnya.

Aliansi Mahasiswa menekankan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Mereka mendesak agar Kemendiktisaintek membuka seluruh proses penyelidikan secara transparan dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

“Kami ingin SOP PPKS benar-benar dijalankan supaya semua merasa aman. Batas komunikasi antara mahasiswa dan dosen harus jelas, dan aturan TPKS harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika,” kata Steve.

Dalam momentum tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan harapan terhadap Prof Dr Farida Patittingi, Ketua Satgas PPKS Universitas Hasanuddin, yang baru saja ditunjuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Rektor UNM.

Mereka menilai, pengalaman Prof Farida dalam menangani isu kekerasan seksual di kampus dapat menjadi titik balik bagi UNM untuk menciptakan budaya akademik yang aman dan berintegritas.

“Dengan penunjukan Prof Farida, kami percaya beliau tahu bagaimana menciptakan ruang aman sesuai prosedur TPKS. Kami harap beliau segera mensosialisasikan aturan ini agar semua sadar batas interaksi dan etika di kampus,” ujar Steve.

Selain isu kekerasan seksual, mahasiswa juga menyoroti dugaan maladministrasi dalam distribusi almamater mahasiswa baru tahun 2025. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana serta pertanggungjawaban terbuka dari pihak universitas atas keterlambatan dan ketidakjelasan distribusi atribut kampus tersebut.

Aksi di depan Kampus Phinisi berlangsung intens. Mahasiswa sempat membakar ban dan menahan truk pengangkut barang, sehingga arus lalu lintas di ujung Jalan A.P. Pettarani menuju Jalan Sultan Alauddin tersendat. Petugas kepolisian terlihat mengamankan jalannya aksi dan mengatur arus kendaraan.

Berikut enam tuntutan lengkap yang dibacakan dalam aksi:

• Mendesak Kemendiktisaintek menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan seksual secara tuntas dan transparan hingga ada keputusan hukum serta etik yang jelas.
• Meminta kementerian membuka proses pemeriksaan etik dan hukum secara publik tanpa intervensi politik atau birokratis.
• Menjadikan kasus ini sebagai momentum nasional untuk membersihkan perguruan tinggi dari pelaku kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
• Mendesak Senat Universitas Negeri Makassar menjalankan fungsi pengawasan etik sesuai Permenristekdikti Nomor 7 Tahun 2018.
• Meminta pertanggungjawaban terbuka dari pimpinan kampus atas kelalaian distribusi almamater mahasiswa baru 2025.
• Menuntut transparansi pengelolaan dana almamater, termasuk pengembalian dana kepada mahasiswa.

Laporan: Rifki