CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Partai Gerindra dan PAN Mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Dukungan terhadap LP2B itu ditegaskan saat rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi Ranperda LP2B di ruang rapat paripurna DPRD Makassar, Jumat (23/9/2022). 

Kasrudi Juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umumnya mengatakan bahwa LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. 

"Ranperda LP2B ini adalah respon atas adanya ancaman dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dalam hemat kami memang patut menjadi perhatian kita semua dikarenakan semakin menyempitnya lahan pertanian terutama di daerah perkotaan," ujarnya. 

Seperti diketahui bersama, kata Kasrudi, di kota Makassar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penyusutan lahan sawah setidaknya seluas 600 hektar dan yang tersisa adalah 2.035 hektar. 

"Jika tidak diantisipasi maka dapat diproyeksi bahwa lahan sawah di Kota Makassar tidak akan ditemukan lagi di masa depan. Dari titik itulah kami melihat urgensi dari Ranperda tersebut," ujarnya. 

Sementara, Sangkala Saddiko Juru bicara fraksi PAN mengaku sangat mendukung terkait penjelasan Walikota terhadap Ranperda LP2B. 

"Hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi adanya ancaman dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian," jelasnya. 

Dia mengungkapkan di dalam regulasi yang ada sangat jelas, dimana setiap kota/kabupaten diharapkan dapat menyiapkan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 3.096 dari luas wilayah dan hal tersebut dituangkan lebih lanjut didalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Fakta yang ada, Kota Makassar hingga saat ini masih jauh dari angka tersebut, sehingga diharapkan dapat membuat kebijakan yang terkait dengan pencapaian 3.090 RTH," bebernya.

Keberadaan lahan pertanian yang sangat terbatas di Kota Makassar, lanjutnya wajib dipertahankan sebagai penopang suplai pangan, penjaga keseimbangan ekologis serta sebagai destinasi wisata sejarah dan agrowisata.

"Sehingga dari beberapa alasan tersebut di atas, maka secara tegas Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat segera dimasukkan didalam Prolegda Kota Makassar untuk dibahas lebih lanjut," tandasnya. 

Dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi Ranperda LP2B, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak hadir dan hanya diwakili oleh Muh Ansar (Sekkot Makassar). 

Untuk diketahui sebanyak 9 fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Mereka adalah Kasrudi Juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra, Imam Musakkar Juru bicara dari Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. 

Irwan Djafar Juru bicara dari Fraksi Partai NasDem, Sangkala Saddiko Juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ray Suryadi Asrayad Juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat. 

Andi Suharmika Juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Muliati Juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anton Paul Goni Juru bicara dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Yeni Rahman juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Laporan: Darsil Yahya