Butuh Air Bersih di Makassar? Warga Bisa Lapor via Lontara+ dan 112

CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Warga Kota Makassar yang membutuhkan pasokan air bersih akibat kekeringan kini dapat menyampaikan pengaduan melalui sejumlah kanal resmi yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar.

Layanan pengaduan tersebut menjadi bagian dari operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) kekeringan yang terus diperluas Pemkot Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara+ sebagai layanan terpadu satu kota satu aplikasi. Selain itu, warga juga dapat menghubungi hotline darurat 112 atau nomor layanan 08155112112.

Pemkot Makassar juga menyediakan formulir khusus permintaan distribusi air bersih yang dapat diakses masyarakat melalui https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.

Kanal pengaduan tersebut disiapkan untuk mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat sekaligus membantu pemerintah memetakan wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan distribusi air bersih terus diperluas mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan.

"Apa yang kami lakukan, sesuai arahan bapak Wali Kota (pak Munafri). Hari ini distribusi air bersih sudah mencapai 157 titik. Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah Kota terus meningkatkan kapasitas respons sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya, Rabu (9/9/2026).

Perluasan pelayanan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya. Distribusi yang semula berada pada kisaran 50 hingga 70 titik per hari, kini telah mencapai 157 titik dalam satu hari.

Hingga saat ini, distribusi air bersih telah menjangkau 3.802 kepala keluarga (KK) atau 12.939 jiwa.

Jumlah titik distribusi bersifat dinamis. Artinya, lokasi penyaluran dapat bertambah atau berubah sesuai hasil pemantauan dan laporan kebutuhan masyarakat di lapangan.

BPBD bersama unsur terkait terus memantau kondisi wilayah, memetakan kebutuhan air bersih, kemudian mengarahkan armada ke lokasi yang membutuhkan.

Fadli menegaskan, pemerintah tidak ingin distribusi berjalan secara statis. Kapasitas operasi akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

"Ketika jumlah titik kebutuhan meningkat, kapasitas operasi juga akan ditingkatkan," katanya.

Operasi distribusi air bersih dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. BPBD melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PDAM, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta para relawan.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat respons, terutama ketika laporan kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah wilayah.

Dalam kondisi kekeringan, kebutuhan air bersih dapat berubah dari hari ke hari. Karena itu, laporan warga menjadi salah satu informasi penting bagi pemerintah untuk menentukan prioritas distribusi.

Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diimbau segera menyampaikan laporan melalui kanal yang tersedia. Informasi dari warga akan membantu petugas mengetahui lokasi, memetakan kebutuhan, dan mengarahkan distribusi sesuai kondisi lapangan.

"Kita tidak boleh berhenti bergerak selama masih ada warga yang membutuhkan air bersih," jelas Fadli.

Pemkot Makassar memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama kondisi tanggap darurat masih membutuhkan intervensi pemerintah.

Bagi warga terdampak kekeringan, air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai salah satu prioritas selama masa tanggap darurat.