CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat persiapan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran. Program ini dimatangkan bersama Tim Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) dalam rapat di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4).

Hingga kini, progres persiapan telah mencapai sekitar 70 persen. Tahapan yang diselesaikan meliputi koordinasi lintas instansi, penyusunan regulasi, hingga pembentukan tim pelaksana dan perekrutan agen lapangan.

Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan agen akan menjadi ujung tombak implementasi, terutama dalam membantu masyarakat mengakses layanan digital bansos. Selain mendukung pendaftaran, agen juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman warga terhadap sistem digital.

Ia mengakui, tantangan utama program ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, Pemkot Makassar menempatkan edukasi sebagai prioritas, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai strategis dalam mendorong masyarakat agar lebih melek teknologi. Di sisi lain, penguasaan sistem digital juga menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi, Pemkot Makassar memilih merekrut agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Skema ini dinilai lebih efektif dalam memastikan akuntabilitas di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga mewaspadai potensi penyalahgunaan data kependudukan, termasuk risiko dari praktik pinjaman online ilegal yang dapat mengganggu validitas data penerima bansos. Edukasi kepada masyarakat terkait keamanan data menjadi bagian penting dari program ini.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti, menyebutkan sekitar 6.000 calon agen telah diverifikasi melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Proses seleksi memprioritaskan usia di bawah 40 tahun guna menunjang mobilitas dan efektivitas kerja di lapangan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 agen telah memiliki Identitas Kependudukan Digital, sementara sisanya masih dalam proses aktivasi bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Para agen juga akan mengikuti bimbingan teknis dengan dukungan Bank Indonesia.

Dalam skema pelaksanaan, satu agen dirancang melayani sekitar 170 warga agar proses pendataan dan pendaftaran berjalan lebih efisien.

Sementara itu, perwakilan KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan digitalisasi bansos bertujuan mengatasi persoalan klasik seperti ketidaktepatan sasaran dan rendahnya efisiensi distribusi bantuan. Program ini akan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Melalui sistem terintegrasi, masyarakat nantinya dapat mendaftar secara mandiri atau melalui agen. Data yang digunakan mencakup berbagai indikator, seperti kepemilikan aset, kepesertaan BPJS, hingga data kendaraan.

Sistem ini juga terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hasil verifikasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Ke depan, masyarakat cukup mengakses portal perlindungan sosial untuk melakukan pendaftaran tanpa prosedur panjang. Meski demikian, hasil akhir tetap melalui verifikasi Kementerian Sosial dengan mempertimbangkan kuota dan anggaran.

Program ini diharapkan mampu memastikan bansos lebih tepat sasaran, dengan prioritas bagi kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 untuk PKH dan desil 1 hingga 5 untuk bantuan sembako.