CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bergerak cepat menuntaskan persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.

Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi titik rawan macet akibat sempitnya jembatan dengan lebar hanya sekitar enam meter. Kondisi tersebut membuat arus kendaraan padat setiap hari, terutama pada jam sibuk.

Kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata untuk mengurai kepadatan itu. Wali Kota Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, turun langsung meninjau lokasi guna memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru berjalan sesuai rencana.

Meski baru menjabat kurang dari sembilan bulan, Appi menunjukkan keseriusannya menghadirkan solusi bagi persoalan klasik warga. Pada Selasa (4/11/2025), ia turun meninjau langsung bersama Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri.

Jembatan Barombong memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter. Ribuan kendaraan melintas setiap hari di jalur tersebut. Bila pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya akan lebih besar dan diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan warga.

“Hari ini kami melihat lokasi untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Appi.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis berupa pembebasan lahan di sekitar jembatan. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Balai serta pihak pengembang GMTD (Gowa-Makassar Tourism Development).

“Upaya ini merupakan bagian dari koordinasi bersama, agar nantinya dapat dibangun jembatan baru atau jembatan kembar di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka,” ujarnya.

Dalam proyek ini, pembagian tanggung jawab dilakukan secara terstruktur. Pemkot Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Balai bertanggung jawab terhadap pembangunan fisiknya.

“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terang Munafri.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan solusi konkret terhadap kemacetan perkotaan dan memperkuat konektivitas Makassar–Takalar sebagai koridor ekonomi strategis di selatan Sulawesi Selatan.

Ketika ditanya mengenai target waktu pelaksanaan, Wali Kota Munafri memastikan bahwa pembahasan teknis terus dilakukan dan diharapkan bisa segera dimulai pada awal tahun 2026.

“Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov, GMTD, dan Balai,” pungkasnya.