CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegur kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai hanya menjalankan fungsi administratif dalam penyusunan program pemerintah.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, kepala OPD tidak boleh sekadar menerima dan menandatangani program yang telah disusun bawahannya. Setiap pimpinan OPD haruk kms memahami secara detail program yang akan dijalankan, mulai dari perencanaan, dokumen, target, pengadaan hingga pelaksanaan.

"Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun," ujarnya saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Pemkot Makassar, Jumat (21/8/2026).

Appi secara tegas mengingatkan kepala OPD agar tidak hanya menjadi pihak yang membubuhkan tanda tangan tanpa memahami kesiapan program.

"Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun," tegas Appi.

Menurutnya, kepala OPD harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan setiap program yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) benar-benar siap dieksekusi.

Ia menilai rendahnya serapan anggaran salah satunya dapat berawal dari perencanaan yang tidak matang. Karena itu, setiap program harus dipastikan memiliki kesiapan dari sisi dokumen teknis, desain, lokasi, material hingga perizinan.

Appi juga meminta OPD tidak memaksakan kegiatan yang sejak awal belum siap. Menurutnya, besarnya anggaran tidak menjadi ukuran kualitas program jika tidak didukung kesiapan pelaksanaan.

"Masalah utama, pada tahap perencanaan ini selalu menjadi basic dari segalanya," katanya.

Dalam evaluasi program, Appi meminta OPD tidak hanya berfokus pada angka serapan anggaran. Evaluasi juga harus melihat progres kontrak, jumlah paket yang masuk proses pengadaan, paket yang telah berkontrak serta alasan kegiatan yang masih tertunda.

"Di kita ini di dalam bentuk SKPD ini banyak orang-orang yang pintar, yang tahu sangat detail. Itu nanti dibawa untuk dibicarakan, didiskusikan, daripada buntu di tempat kita sendiri," jelasnya.

Appi kemudian meminta pola kerja OPD diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan anggaran 2027.

Ia ingin proses perencanaan dimulai lebih awal sehingga program yang telah siap dapat langsung dieksekusi pada awal tahun.

"Saya mau tahun depan itu mulai perencanaan di bulan 12 atau sebelumnya, eksekusinya di bulan Januari sudah berjalan," imbuh Appi.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tidak menumpuk pada triwulan terakhir. Serapan harus dibangun secara bertahap mengikuti progres pekerjaan sehingga kualitas program dan pelayanan publik tetap terjaga.

Dengan penegasan tersebut, Appi mendorong kepala OPD tidak lagi sekadar menjadi pelaksana administratif, tetapi ikut bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan hingga eksekusi program pemerintah.