CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Munafri menegaskan, lurah memiliki posisi penting karena menjadi pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, lurah dituntut memahami kondisi wilayah, merespons persoalan warga, serta aktif menjalankan program pemerintah.

"Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program," jelas Wali Kota yang akrab disapa Appi, Jumat (28/8/2026).

Appi juga meminta lurah aktif mengawasi kebersihan lingkungan, termasuk persoalan sampah dan kondisi kanal. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan bawahan, tetapi harus dengan turun langsung ke lapangan.

Ia mengaku menerima laporan mengenai sejumlah lurah yang dinilai lebih sering berada di luar kantor daripada menjalankan tugas pelayanan.

"Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu Ada," tegas Munafri.

Menurutnya, persoalan kinerja lurah perlu dilihat secara objektif. Ia membedakan pejabat yang tidak mampu bekerja karena kondisi kesehatan dengan mereka yang secara fisik sehat tetapi tidak memiliki kemauan menjalankan tugas.

"Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik," imbuhnya.

Munafri menyebut laporan terkait kinerja lurah juga mencakup pejabat yang dinilai lebih fokus mengurus kepentingan pribadi atau bisnis dibandingkan menjalankan tugas pemerintahan.

"Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada," tuturnya.

Ia menegaskan, lurah harus turun memantau wilayah, menyapa warga, serta memastikan persoalan kebersihan dan ketertiban ditangani secara rutin.

Tugas lurah, menurut Appi tidak sebatas pekerjaan administratif. Mereka bertanggung jawab merencanakan dan menjalankan program kelurahan, memberdayakan masyarakat, memastikan pelayanan publik berjalan, serta menjaga ketenteraman wilayah. Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan sistem evaluasi kinerja lurah. 

"Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah," jelasnya.

Munafri meminta camat memberikan penilaian berdasarkan kinerja nyata. Ia mengingatkan agar evaluasi tidak dipengaruhi konflik pribadi maupun kepentingan tertentu.

"Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu," pesannya.

Selain kinerja aparatur, Munafri memberi perhatian khusus terhadap kebersihan lingkungan. Ia meminta kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah.

Masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik sebelum kegiatan dimulai. Munafri juga meminta aparat wilayah menjaga kebersihan secara konsisten, termasuk mengantisipasi kebiasaan membuang sampah sembarangan pada malam hari di lokasi yang sepi.

"Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga," katanya.

Pemkot Makassar juga mendorong jajaran kecamatan dan kelurahan memperkenalkan berbagai program serta layanan digital kepada masyarakat, termasuk Creative Hub dan Lontara Plus.

Munafri menegaskan, evaluasi lurah ke depan akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kehadiran, pelaksanaan program, respons terhadap persoalan warga hingga kontribusi menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.

"Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua Lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat," pungkas Munafri.