CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi tenaga honorer mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025, ribuan pegawai non-ASN resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan tersebut dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sebanyak 8.854 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK sepanjang tahun 2025.

Jumlah itu hampir memenuhi total formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

“Ini jumlah ASN yang pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya,” kata Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia, Kamis (5/2/2026).

“Pada 2025, dari total formasi Kota Makasssr, 8.963 yang berhasil menjadi ASN 8.854 orang,” lanjutanya.

Pengangkatan tersebut bukan sekadar administrasi kepegawaian. Pemerintah Kota Makassar menjadikannya sebagai strategi penataan tenaga kerja sekaligus upaya mengurangi angka pengangguran.

Melalui kebijakan ini, ribuan tenaga honorer memperoleh kepastian status kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan ketenagakerjaan.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham (MULIA), kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelasnya.

Proses pengangkatan PPPK di Makassar dilakukan secara bertahap sepanjang 2025.

Tahap pertama dilaksanakan pada 23 Juni 2025 dengan pelantikan 1.746 tenaga farmasi PPPK.

Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah kembali melantik 329 tenaga farmasi PPPK pada 14 November 2025.

Sementara tahap ketiga dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang.

Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kefarmasian di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Makassar.

Selain pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi lain melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Skema ini membuka peluang kerja bagi sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi menjabat pada 20 Februari 2025, Munafri Arifuddin menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah kota.

Bagi Pemkot Makassar, pengurangan pengangguran tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir.

Pada 2024, tingkat pengangguran berada di angka 9,71 persen. Angka itu turun menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator awal keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.