CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menjajaki teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, itu menggunakan teknologi _Reverse Osmosis_ (RO) untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Rencana tersebut dibahas saat Munafri menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).

"Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau," ujar Munafri.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam di antaranya berpenghuni. Pemkot Makassar akan memprioritaskan pulau berpenghuni dengan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan teknologi tersebut sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.

 Tim PT Prolink Intidata Nusantara dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).

"Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki," ungkap Munafri.

Keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah pulau. Sebagian wilayah memiliki sumber air tawar, sementara lainnya mengandalkan air payau atau pasokan air dari daratan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi, tetapi juga mandi, memasak, mencuci, dan sanitasi.

Teknologi yang dijajaki memiliki kapasitas sekitar 250 liter per jam. Berdasarkan paparan awal, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sementara sisanya memiliki kadar garam lebih tinggi dan berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain setelah memenuhi persyaratan teknis.

Pemkot juga mempertimbangkan tenaga surya karena sejumlah pulau masih bergantung pada genset berbahan bakar solar. Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel, penyimpanan daya, kualitas air, hingga biaya pemeliharaan masih akan dikaji.

"Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak," tuturnya.

Hasil survei akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan lokasi, kapasitas fasilitas, kebutuhan anggaran, serta kelayakan penerapan teknologi di masing-masing pulau.