CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengusulkan pengaturan khusus antrean kendaraan besar, seperti truk dan bus, di sejumlah SPBU untuk mengurai antrean BBM yang terjadi di berbagai titik Kota Makassar.

Usulan itu disampaikan Appi setelah bertemu dan berdiskusi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, Jumat (11/9/2026).

Appi meminta seluruh nozzle SPBU dioptimalkan agar pelayanan BBM kepada masyarakat tidak terhambat. Ia juga menyoroti keberadaan operator pada setiap mesin pengisian.

 "Saya minta pihak Pertamina dan Pengelola aktifkan semua Nozzle SPBU diomtimalkan, juga penanganan petugas setiap mesin Nozzle, jangan dibiarkan kosong," saran Appi.

Selain optimalisasi nozzle, Appi mengusulkan pembatasan waktu antre bagi kendaraan besar. Truk dan bus diarahkan mengisi BBM pada malam hingga dini hari, sedangkan siang hari diprioritaskan untuk kendaraan pribadi.

 "Saya juga usulkan agar kendaraan besar seperti truk dan bus tidak lagi bebas mengantre sepanjang waktu, melainkan diberikan jadwal khusus pada malam hingga dini hari," sambung Appi.

Menurut Appi, pencampuran antrean truk dan bus dengan sepeda motor serta mobil pribadi berisiko memperparah kemacetan. Kondisi itu semakin berpotensi menimbulkan masalah pada SPBU yang berada di ruas jalan dengan akses terbatas.

 Karena itu, ia mengusulkan kendaraan besar mengantre pada pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA. Sementara pukul 06.00 WITA hingga sore hari digunakan untuk melayani kendaraan masyarakat.

"Sehingga saya meminta kepada pihak Pertamina wilayah Sulawesi untuk mengatur waktu sebagai solusi. Tidak ada lagi antrean truk dan bus yang panjang, semau-maunya mau antre. Harus ditentukan jam antreannya," jelas Appi.

Appi menegaskan, skema tersebut tidak berarti seluruh SPBU harus melayani truk dan bus pada waktu yang sama. Menurutnya, SPBU di Makassar perlu dipetakan dan diklaster berdasarkan kondisi serta fungsi masing-masing.

Sebagian SPBU dapat diarahkan untuk melayani kendaraan besar, sementara lokasi lainnya diprioritaskan bagi sepeda motor dan mobil pribadi.

"Tidak boleh bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk, tidak boleh. Harus ada yang khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus," imbuh Munafri.

Ketua IKA FH Unhas itu menilai karakteristik SPBU di Makassar berbeda-beda. SPBU dengan akses jalan sempit, misalnya, dinilai tidak ideal menampung antrean kendaraan besar karena dapat mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya.

"Kan, tidak semua SPBU ini bentuknya sama di Makassar. Ada area yang jalannya kecil. Kalau jalannya kecil terus di situ antre bus, ya macet semua," jelasnya.

 Ia meminta Pertamina segera memetakan SPBU yang dapat melayani truk dan bus serta lokasi yang harus diprioritaskan bagi kendaraan masyarakat. Penyusunan rencana strategis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu minggu.

 Appi berharap skema klaster dan jadwal antrean dapat mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan berikutnya.

 Appi menyebut persoalan antrean BBM telah berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Salah satunya kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar yang ikut terdampak karena harus mengantre untuk mendapatkan BBM.

"Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya," ungkapnya.

Menurut Appi, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi tanpa membuat kelompok pengguna tertentu dirugikan.

"Masyarakat itu tidak boleh dikorbankan, sehingga butuh kolaborasi agar penanganan ini masalah cepat dapat jalan keluar," tegasnya.

Selain pengaturan waktu, Appi mendorong seluruh SPBU beroperasi secara optimal selama 24 jam. Setiap nozzle yang tersedia diminta difungsikan dan operator ditempatkan secara maksimal untuk mempercepat pelayanan.

 Jika kendala terjadi karena keterbatasan operator, Pemerintah Kota Makassar siap mempertimbangkan dukungan sumber daya setelah melalui pelatihan yang diperlukan.

Appi juga meminta aparat keamanan ikut mengawal penerapan pola antrean, khususnya ketika truk dan bus diarahkan mengisi BBM pada malam hingga dini hari. Polisi dan TNI diharapkan membantu menjaga agar pengaturan di lapangan berjalan tertib.

Menurut Appi, informasi dari Pertamina menunjukkan ketersediaan BBM dinilai cukup. Karena itu, pembenahan manajemen pelayanan di SPBU menjadi salah satu fokus untuk mengatasi antrean.

"Informasi dari Pak GM bahwa BBM cukup. Artinya, manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalannya," ujar Appi.

Satgas penanganan persoalan BBM yang telah dibentuk juga akan dioptimalkan dengan melibatkan Pemerintah Kota Makassar.

"Kami pemerintah kota akan siap support ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar ini bisa cepat terselesaikan," pungkasnya.