Gibran Tetap Jalankan Tugas Wapres Meski Berniat Mundur

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka - (foto by Antara)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa meski telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo menegaskan, dinamika politik yang berkembang tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tetap memprioritaskan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

"Ya, perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo tetap menjalankan agenda pemerintahan dengan memimpin sejumlah rapat untuk membahas persoalan strategis nasional.

Salah satu agenda tersebut adalah rapat terbatas pada Senin (9/11) yang membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pembahasan dilakukan menyusul mulai meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah mulai menyusun langkah mitigasi dengan mengacu pada informasi dan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pemerintah juga menyiapkan upaya pencegahan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar bencana serupa tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.

"Jadi, kita tetap fokus bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa pagi.

Pertemuan antara Prabowo dan Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumber: Antara