Sulsel Mendapat Anugerah TPAKD Award

. Selasa, 10 Desember 2019 20:43

CELEBESMEDIA.ID, Jakarta - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Sulawesi Selatan mendapat anugerah TPAKD Award dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Selasa (10/12/2019), di Jakarta. Penghargaan Sulsel ini untuk kategori Provinsi Penggerak Akses Keuangan dengan Pola Kemitraan.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, tersebut dalam rangkaian acara Rakornas TPAKD dan Silatnas Bank Wakaf Mikro 2019.

Presiden RI Joko Widodo selaku Ketua DNKI juga hadir pada rakornas dan pemberian penghargaan tersebut.

TPAKD Jawa Barat untuk kategori Provinsi Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah. Sumatera Barat untuk Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan di Daerah. DKI Jakarta sebagai provinsi Pendorong Inovasi Budaya Menabung.

Pola kemitraan yang dibangun Sulsel, melibatkan swasta, perbankan, asuransi dan pemerintah provinsi dan daerah (kabupaten/kota). OJK menjadi lembaga yang mendorong tim untuk bergerak berinovasi membuka dan meningkatkan akses masyarakat kepada lembaga keuangan.

Nurdin mengatakan, Pemprov Sulsel senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan agar serapan keuangan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat luas dapat pula merasakan manfaatnya.

"Kami di Sulsel bersama OJK, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan seluruh perbankan terus berkolaborasi mempercepat serapan keuangan, kalau kita berkolaborasi dan bersinergi semuanya akan lebih mudah," sebutnya.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah membentuk TPAKD yang diharapkan bisa memberikan hasil kongkrit dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“TPAKD ini kalau dikelola dengan manajemen yang baik akan bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan meloncat naik,” katanya.

Presiden mengharapkan berbagai pihak mendukung tugas-tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat yang kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.