CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah membentuk tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) terus menuai kritik, yang teranyar dari DPRD Sulsel yang berencana mengelindingkan hak interpelasi atau hak bertanya dewan kepada pemerintah Sulsel.

Pengamat pemerintaha Universitas Bosowa, Arief Wicaksono berharap Pemprov Sulsel melalui Gubernur mengklarifikasi polemik kehadiran TP2D ini. Apa lagi ada kegiatan resmi pemerintahan yang dibuka oleh perwakilan TP2D.

“secara aturan dalam Undang Undang Pemerintah Daerah, Kepala daerah atau Wakil Kepala daerah yang  berhalangan menghadiri kegiatan harus diganti oleh pejabat yang memiliki wewenang dan termasuk dalam struktur pemerintahan seperti, sekda, kepala OPD, dan staf”, jelas Arief kepada CELEBESMEDIA.ID.

Lanjut Arief, Agar polemik tidak berlangsung panjang, terlebih ini masih dimasa 100 hari masa kerja Gubernur, baiknya segera ada kejelasan secara menyeluruh, dibuka ke publik terkait fungsi dan tugas TP2D.

“Secepatnya perlu adanya kejelasan secara keseluruhan terkait fungsi dan tugas dari pembentukan TP2D, batasan-batasan serta banyaknya anggaran yang digunakan dalam pembentukan tp2d tersebut, agar tidak habis energi dalam polemik ini”, tutup Arief Wicaksono.