CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengusulkan penambahan anggaran untuk pembangunan stadion Mattoanging di tahun anggaran 2023.

Rahman Pina meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel di tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp200 miliar untuk pengerjaan pembangunan stadion Mattoanging.

"Kita usulkan ada penambahan anggaran sampai Rp200 miliar, supaya nanti di  anggaran perubahan  tahun 2024 itu tinggal penyelesaian dan mudah-mudahan itu bisa  dijalankan (Dispora Sulsel)," ucap Rahman Pina ketika ditemui di komisi E DPRD Sulsel, Selasa (29/11/2022).

"Sebelumnya sudah ada penganggaran Rp60 miliar dan Rp70 miliar. Kalau tidak salah, berarti sudah ada sekitar Rp300 miliar dari total kebutuhan anggaran kurang lebih Rp400 miliar. Mudah-mudahan bisa diakomodir di tahun 2023," tambahnya.

Dengan adanya pengusulan anggaran tersebut, ia berharap pembangunan Stadion Mattoanging bisa rampung.

"Kita harapkan bisa selesai dan mudah-mudahan mereka juga punya harapan seperti kita" ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Sulsel Selle KS Dalle menuturkan penganggatan Stadion Mattoanging harusnya tidak dilakukan secara bertahap.  Terlebih anggaran yang disiapkan terbilang kecil sekitar Rp70 miliar atau  Rp100 Miliar.

"Berapa ratus miliar pun masuk untuk Stadion Mattoanging tidak akan cukup. Mestinya pembangunan stadion harus sekaligus tidak boleh bertahap dan apalagi anggarannya sangat kecil seperti Rp70 Miliar atau Rp100 Miliar. Minimal anggaran satu kali dorong Rp350 miliar.

"Tapi kita tidak bisa paksakan TAPD, karena kondisi keuangan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah di provinsi," ujarnya.

Ia menilai sejak Pemprov Sulsel menggulirkan wacana awal terkait pembangunan Stadion Mattoanging yang anggarannya dari APBD, tidak akan cukup untuk menyelesaikan stadion. 

"Seperti rencana awal  yang ingin dilakukan Nurdin Abdullah, dengan menggunakan skema pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp1,3 triliun, namun dicabut pemerintah gubernur sekarang, dan tidak mampu mencari skema pendanaan yang lain, kecuali bertumpu pada APBD," tutupnya.

Laporan: Ardi Jaho