CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai demokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi belum diimbangi pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Jusuf Kalla juga mengusulkan agar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Pernyataan itu disampaikan JK dalam kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Amerika Serikat, Kamis (15/10/2026) siang waktu setempat.

Kuliah bertajuk "Indonesia at a Crossroads: What's Changing in its Politics and Why" di Altgeld Hall #315 itu merupakan sesi kedua dari lima sesi Vice President Kalla Lecture Series.

Sekitar 100 peserta hadir, terdiri dari guru besar, mahasiswa internasional program magister, serta mahasiswa doktoral ilmu politik. JK memaparkan materi selama sekitar dua jam.

JK menjelaskan keterkaitan ekonomi liberal dan politik liberal. Menurutnya, demokrasi liberal membutuhkan akses yang terbuka dan inklusif, tetapi tidak semua negara Asia menganutnya.

"Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan," kata JK.

Ia juga menyinggung kejatuhan Presiden Soeharto yang dipicu krisis ekonomi. Menurut JK, krisis itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi melanda seluruh kawasan Asia.

Di Indonesia, krisis bermula dari liberalisasi perbankan. Sebelum 1997, sekitar 240 bank berdiri tanpa pengawasan memadai karena para konglomerat dengan mudah mendirikan bank.

"Semua orang bisa bikin bank dengan modal Rp 2,5 miliar saja, lalu berdirilah 250 bank. Pemerintah bangga pada waktu itu," ujarnya.

Terkait GBHN, JK menegaskan gagasan tersebut bukan untuk mengembalikan Indonesia ke demokrasi terpimpin atau demokrasi konsensus.

Ia menilai haluan negara yang jelas semakin mendesak karena setiap pergantian presiden selalu diiringi program baru, sehingga capaian pembangunan tidak terukur dan tidak berkelanjutan.

"GBHN itu penting, sehingga negara bisa membikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun," kata JK.

Dengan GBHN, pembangunan nasional diharapkan memiliki arah jangka panjang yang konsisten, siapa pun presidennya. Namun, JK menegaskan prinsip pokok tidak boleh berubah.

"Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi," tegasnya.

JK dijadwalkan memberikan kuliah ketiga pada Senin (19/10/2026) bertema "Lesson from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand".

Tema itu diusulkan atas persetujuan dewan guru besar NIU, mengingat peran JK dalam perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005, perundingan damai Taliban dan Pemerintah Afghanistan di Doha pada 2018, serta upayanya mencari solusi konflik antara Pejuang Patani dan Pemerintah Thailand.