CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

Jusuf Kalla menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador dan posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Jumat (28/8/2026).

Dalam kunjungan itu, JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta sejumlah pengurus PMI Pusat.

Menurut JK, penanganan bencana harus segera bergeser dari tahap tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Ia menyebut tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan sebagai tiga kebutuhan utama dalam fase tanggap darurat.

"Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi," ujar JK.

Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana karena berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Namun, kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana dinilai semakin meningkat, terutama setelah tragedi tsunami Aceh pada 2004.

JK mencontohkan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir kini lebih sigap menyelamatkan diri dengan menuju tempat yang lebih tinggi ketika terjadi gempa.

Meski demikian, ia menegaskan setiap korban tetap harus mendapat perhatian, berapa pun jumlahnya.

"Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban," katanya.

JK menilai pembangunan kembali rumah warga menjadi tantangan utama setelah masa tanggap darurat berakhir. Besarnya kebutuhan material, biaya, dan waktu membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendirian.

Karena itu, ia mendorong pola gotong royong yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, hingga organisasi kemanusiaan.

Menurut dia, masyarakat yang terdampak harus menjadi bagian dari proses pembangunan kembali, bukan sekadar penerima bantuan.

"Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya," ujar JK.

Ia mencontohkan penanganan pascagempa Yogyakarta, ketika pemerintah menyediakan material bangunan dan masyarakat bersama mahasiswa teknik terlibat dalam pembangunan rumah.

Warga juga mendapat dukungan biaya kerja sehingga tetap memiliki penghasilan selama proses pemulihan.

"Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya," katanya.

Untuk penanganan di NTT, PMI akan melakukan pendataan kebutuhan material di lapangan sebelum menyalurkan bantuan.

Sejumlah kebutuhan yang akan dipetakan antara lain seng, semen, dan bahan bangunan lainnya.

JK juga meminta agar proses rekonstruksi mengutamakan pemanfaatan material dan sumber daya lokal. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya distribusi.

"Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal," ujarnya.

JK menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung sekitar enam bulan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Ia berharap pengalaman penanganan bencana di daerah lain dapat diterapkan di NTT sehingga para korban dapat segera kembali ke rumah dan menjalani kehidupan normal.

"Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita," kata JK.