CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai kemampuan Iran bertahan menghadapi tekanan militer Amerika Serikat dan Israel menjadi bukti pentingnya penguasaan teknologi bagi negara-negara Islam.

Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan daya saing sekaligus ketahanan sebuah bangsa di tengah dinamika geopolitik global.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi keynote speaker dalam International Seminar and The 15th Annual General Meeting bertajuk “Transforming Islamic Higher Education for Advancing Global Peace, Resilience, and Inclusive Development” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dalam paparannya, JK menyoroti konflik yang melibatkan Iran sebagai salah satu gambaran tantangan perdamaian dan kepemimpinan dunia Islam saat ini.

Ia mengatakan ketahanan Iran menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel menunjukkan hasil dari investasi jangka panjang dalam pengembangan teknologi.

“Iran mengejutkan dunia. Tidak ada yang menyangka mereka memiliki kemampuan teknologi yang mampu membuat negara itu bertahan menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Israel,” kata JK.

Menurutnya, kekuatan utama Iran tidak hanya terletak pada persenjataan, melainkan pada kemampuan teknologi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun.

“Yang memenangkan adalah teknologi dan semangat. Karena itu jika negara-negara Islam ingin maju, harus menguasai teknologi. Agama dan ilmu pengetahuan harus berjalan seimbang,” ujarnya.

JK juga menyoroti berbagai konflik yang masih melanda negara-negara Islam, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Ia menyebut perang Iran-Irak, konflik di Yaman, Sudan, Suriah, hingga ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan sebagai contoh tantangan yang masih dihadapi dunia Islam dalam mewujudkan perdamaian.

Kondisi tersebut, menurut JK, menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam dalam membangun perdamaian masih menghadapi pekerjaan besar karena banyak negara mayoritas Muslim masih terjebak dalam konflik berkepanjangan.

“Bagaimana berbicara tentang kepemimpinan Islam untuk perdamaian jika banyak negara Islam masih berkonflik. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, JK juga menyoroti minimnya dukungan dari negara-negara Islam terhadap Iran ketika menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel.

“Ketika Amerika menyerang Iran, hampir tidak ada negara Islam lain yang membantu Iran. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan politik di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa kemajuan dunia Islam tidak cukup hanya bertumpu pada semangat keagamaan.

Menurutnya, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan ekonomi harus menjadi fondasi utama untuk membangun peradaban yang maju dan berpengaruh.

Ia mencontohkan tradisi keilmuan Persia yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina sebagai bukti bahwa kemajuan peradaban selalu ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan.

“Ilmu pengetahuan adalah budaya yang membuat suatu bangsa kuat. Tanpa teknologi dan ilmu pengetahuan, kemajuan tidak mungkin dicapai,” katanya.

Selain membahas dinamika konflik di Timur Tengah, JK turut mengulas pengalaman keterlibatannya dalam berbagai proses perdamaian, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, Poso, dan Ambon hingga upaya perdamaian di Afghanistan dan Thailand Selatan.

Menurut JK, seorang pemimpin perdamaian harus memiliki sikap netral, memahami akar persoalan secara mendalam, serta mampu menawarkan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik.

“Kalau ingin menjadi pemimpin perdamaian, harus netral, memahami masalahnya dengan baik, dan memiliki keberanian untuk menawarkan jalan keluar yang bisa diterima semua pihak,” tuturnya.

Menutup paparannya, JK berharap perguruan tinggi Islam dapat menjadi motor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam moderat yang berkontribusi bagi perdamaian dunia.

“Jika ingin menjadi pemimpin dalam perdamaian, negara harus maju, dihargai, netral, dan memiliki kemampuan memahami masalah secara mendalam,” pungkasnya.