Jusuf Kalla: Masjid Bisa Jadi Sarana Edukasi Pekerja Migran
Ketua Umum DMI Jusuf Kalla dan Menteri P2MI Mukhtarudin - (ist)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) teken nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat edukasi dan pelindungan pekerja migran di Jakarta, Jumat (20/11).
Penandatanganan berlangsung di Kantor KP2MI, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK), menyebut kerja sama itu mencakup pelatihan hingga pembinaan calon pekerja migran.
"Baru saja kita bersama Pak Menteri P2MI melakukan kerja sama untuk beberapa hal terkait pengiriman pekerja migran kita, mulai dari pelatihan, rekrutmen, hingga bagaimana melakukan pembinaan secara bersama-sama," ujarnya.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu memandang jaringan masjid di berbagai daerah sebagai kanal efektif untuk menjangkau masyarakat.
"Kita bekerja sama memberikan penjelasan kepada masyarakat di daerah-daerah tentang bagaimana bekerja di luar negeri, apa kebaikannya, apa risikonya, dan apa yang harus dilakukan. Itu bisa dilakukan melalui masjid-masjid yang tersebar di berbagai daerah," jelasnya.
Menurut JK, masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.
Dari pemerintah, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyebut kemitraan ini sebagai langkah strategis.
"Kerja sama ini kita bangun dalam rangka memperkuat pelindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia," katanya.
Ia menilai jangkauan organisasi dan masjid DMI berpotensi menjadi mitra dalam menyebarkan informasi migrasi yang aman dan prosedural.
Menurut Mukhtarudin, kerja sama ini penting agar masyarakat memahami cara bekerja di luar negeri.
"Kalau mau bekerja di luar negeri, seperti apa persiapannya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana prosedurnya," ujarnya.
Program literasi migrasi juga menyasar keluarga yang ditinggalkan.
"Tidak hanya kepada calon pekerja migran, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh suami, istri, atau orang tua yang bekerja di luar negeri," jelasnya.
KP2MI dan DMI akan menindaklanjuti kesepakatan itu dengan program bersama yang melibatkan jaringan organisasi DMI.
Pemerintah berharap kolaborasi ini mendorong masyarakat menempuh jalur resmi sehingga risiko penipuan dan penempatan nonprosedural dapat ditekan.
