CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings juga menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. 

"Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% PDB nominal 2025, Danantara dinilai berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara jika tidak dikelola dengan koordinasi dan tata kelola yang kuat," demikian pernyataan Moody's yang dirilis Kamis (5/3/2026).

Kewenangan Danantara dalam menentukan kebijakan dividen BUMN, termasuk bank-bank pelat merah yang telah meningkatkan rasio dividen pada 2025, juga dinilai dapat menekan kesehatan keuangan BUMN. 

Meski demikian, Moody’s tetap berasumsi bahwa seiring waktu akan ada kejelasan lebih lanjut terkait kerangka kelembagaan dan operasional Danantara.

Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di kisaran 5% dalam jangka menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3% dari PDB. 

Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga diperkirakan tetap lebih rendah dibandingkan median negara berperingkat Baa lainnya, meski lemahnya basis penerimaan negara masih menjadi kendala struktural utama.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Moody's Ratings mengoreksi turun "outlook" peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi "negatif" dari sebelumnya stabil, namun tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, baik untuk mata uang lokal maupun asing.

Dalam pernyataan resminya pada 5 Februari 2026, Moody’s menyebut perubahan outlook ini didorong oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. 

Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan dinilai dapat tergerus.

Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa afirmasi peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesiayang masih solid, didukung kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah. 

"Kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden juga dinilai tetap menjaga stabilitas makroekonomi," demikian peryataan Moody's yang dikutip dari KONTAN.

Moody’s menyoroti bahwa dalam setahun terakhir terjadi penurunan konsistensi dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. 

Kondisi ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, serta penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya pada efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui peningkatan belanja publik juga dinilai membawa risiko fiskal, mengingat basis penerimaan negara yang masih lemah. 

Meski ada upaya perbaikan administrasi pajak dan kepabeanan, rekam jejak perluasan basis pajak dinilai belum cukup kuat untuk mengimbangi rencana ekspansi belanja, termasuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau.

Tekanan fiskal berpotensi meningkat apabila program-program tersebut diperluas, mengingat ukuran anggaran pemerintah relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional.

Kenaikan peringkat dinilai kecil kemungkinannya dalam waktu dekat. Namun, outlook dapat kembali stabil apabila pemerintah mampu memperkuat kejelasan dan konsistensi kebijakan serta menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi. 

Sebaliknya, tekanan penurunan peringkat dapat muncul jika terjadi pelebaran defisit fiskal tanpa reformasi pendapatan, pelemahan signifikan posisi eksternal, atau memburuknya kesehatan keuangan BUMN akibat lemahnya tata kelola Danantara.