CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi 2025 melalui delapan program akselerasi strategis. Rangkaian kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Senin (15/09).

Pemerintah juga menjabarkan 4 program yang akan dilanjutkan di tahu 2026 dan 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. 

8 Program Paket Ekonomi 2025

Berikut adalah rincian 8 program akselerasi ekonomi yang akan dijalankan pada tahun 2025:

1. Program Magang untuk Fresh Graduate

Pemerintah membuka program magang industri bagi lulusan perguruan tinggi (maksimal satu tahun setelah kelulusan).

Target penerima manfaat: 20.000 orang

Fasilitas: uang saku setara UMP selama 6 bulan

Total anggaran: Rp198 miliar

Kerja sama dengan sektor industri

"Program ini memberi ruang transisi ke dunia kerja sekaligus pengalaman profesional awal bagi lulusan baru," ujar Airlangga, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif pajak diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (PHRK).

Penerima manfaat: 552.000 pekerja

Insentif: PPh 21 DTP untuk 3 bulan

Anggaran: Rp120 miliar

"Insentif ini sebelumnya untuk padat karya, kini diperluas ke sektor PHRK," kata Airlangga.

3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Distribusi bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg untuk dua bulan (Oktober–November).

Sasaran: jutaan penerima

Anggaran: Rp7 triliun

Evaluasi program: Desember 2025

4. Subsidi Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Informal

Perlindungan sosial untuk pengemudi ojol, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Target: 731.361 orang

Subsidi: potongan 50% iuran selama 6 bulan

Manfaat JKK: santunan hingga 56x upah + beasiswa Rp174 juta untuk dua anak

Manfaat JKM: santunan kematian Rp42 juta

5. Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Keringanan bunga kredit perumahan bagi pekerja.

Suku bunga kredit: dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%

Untuk pengembang: bunga diturunkan dari BI Rate +6% ke +4%

Termasuk relaksasi SLIK OJK

"Dukungan ini diharapkan dapat memperluas kepemilikan rumah pekerja," jelas Airlangga.

6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)

Dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dari September hingga Desember 2025.

Target: 609.465 penerima manfaat

Anggaran: Rp3,5 triliun (PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub)

7. Deregulasi PP No. 28 Tahun 2025

Percepatan perizinan usaha berbasis risiko dengan integrasi antar-K/L.

Dukungan penerapan RDTR dalam OSS

Target: 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026)

Anggaran: Rp3,5 miliar per RDTR

8. Program Perkotaan untuk Gig Economy

Pilot project program kota berbasis ekonomi digital dan informal.

Lokasi awal: Jakarta dan kota besar lainnya

Fokus: peningkatan kualitas pemukiman dan ruang kerja digital

Dalam penutupan, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh program berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

"Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan...,” tutupnya.

4 Program yang Akan Dilanjutkan dk 2026

Berikut adalah ringkasan empat program yang akan dilanjutkan pada 2026:

1. Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM

- Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 2029

- Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus menyederhanakan kewajiban administrasi.

- Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp2 triliun dengan jumlah WP UMKM terdaftar mencapai 542.000 (data DJP)

- Perpanjangan ini akan diformalkan melalui revisi peraturan pemerintah.

2. Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata

- Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan bagi pekerja di sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan

- Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp480 miliar per tahun

- Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja dan mendukung pemulihan sektor pariwisata.

3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya

- Kebijakan ini menyasar pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit

- Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja

- Alokasi anggaran 2025 sebesar Rp800 miliar.

4. Diskon Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

- Program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan diperluas di 2026

- Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga

- Hingga 31 Agustus 2025, jumlah peserta BPU mencapai 9.962.568 orang sehingga estimasi anggaran untuk 2026 mencapai Rp753 miliar.

5 Program Paket Ekonomi Khusus Penyerapan Tenaga Kerja

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi baru

- Hingga 14 September 2025 tercatat 81.487 koperasi berbadan hukum, dengan proyeksi menyerap 681 ribu orang dan sampai akhir 2025

- Targetnya meningkat hingga 1,38 juta orang.

2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

- Program KNMP ini menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini

- Dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.

3. Revitalisasi Tambak Pantura

- Revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar

- Program ini diproyeksikan menyerap hingga 168 ribu tenaga kerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan

- Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200 ribu lapangan kerja baru

5. Perkebunan Rakyat

- Program penanaman kembali 870 ribu hektar lahan perkebunan diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun

- Komoditas utama meliputi: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.