CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyuarakan tujuh Desakan Darurat Ekonomi kepada pemerintah.

Desakan para ekonom tersebut pun telah disampaikan ke pemerintah melalui audiensi resmi yang melibatkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Merangkum Kantor Berita Nasional Antara, Selasa (16/9), berikut tujuh tuntutan strategis AEI untuk selamatkan ekonomi nasional: 

1. Perbaikan Misalokasi Anggaran Negara 

AEI meminta adanya koreksi menyeluruh terhadap praktik misalokasi anggaran yang selama ini dinilai tidak efektif. Dana publik harus difokuskan pada kebijakan dan program prioritas secara adil dan proporsional, bukan pada kegiatan seremonial atau proyek yang minim dampak.

2. Pengembalian Independensi dan Transparansi Lembaga Publik

Aliansi ini menuntut pemulihan independensi institusi negara dari pengaruh politik maupun intervensi kepentingan tertentu. Mereka menegaskan pentingnya pengambilan keputusan yang bersih dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

3. Penghentian Dominasi Negara yang Melemahkan Ekonomi Lokal

AEI menyoroti kecenderungan dominasi negara dalam sektor ekonomi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Intervensi berlebihan dianggap mematikan inisiatif pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

4. Deregulasi dan Reformasi Birokrasi Perizinan

Para ekonom mendorong penyederhanaan aturan dan proses birokrasi yang selama ini menghambat iklim usaha dan investasi. Deregulasi dinilai penting untuk membangun kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan sektor riil.

5. Prioritaskan Kebijakan Anti-Ketimpangan

Dalam tuntutan kelima, AEI menekankan perlunya kebijakan yang secara langsung menangani ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ini dianggap sebagai ancaman jangka panjang terhadap stabilitas nasional.

6. Kembalikan Proses Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti

AEI mengkritisi maraknya program-program populis yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip teknokratis dan berpotensi merusak ketahanan fiskal. Mereka mendesak agar setiap kebijakan didasarkan pada data dan riset yang kredibel.

7. Perkuat Institusi, Pulihkan Kepercayaan Publik, dan Jaga Demokrasi

Tuntutan terakhir menyoroti pentingnya membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan demokratis sebagai prasyarat utama terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, mengapresiasi keterbukaan DEN dalam menerima masukan.

 “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan menyampaikan pandangan secara langsung. Kami berharap dialog seperti ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam arah kebijakan ekonomi nasional,” ujarnya saat bertemu Luhut, Jumat (12/9).

Menanggapi tujuh tuntutan AEI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah menyambut baik kritik konstruktif dari para akademisi dan ekonom.

“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/9).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong deregulasi dan digitalisasi, khususnya melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya merelokasi sejumlah perusahaan di sektor garmen dan alas kaki ke Indonesia, terutama di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Langkah ini, menurutnya, diproyeksikan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.

Selain itu, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu prioritas DEN.

“Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Luhut.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik adalah fondasi utama membangun perekonomian nasional yang kuat.

“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” tambahnya.