Per Oktober, APBN 2026 Defisit Rp 379,3 Triliun

Ilustrasi - (foto by Gemini AI)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Hingga 31 Oktober, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 379,3 triliun. Angka itu ekuivalen dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

 “Defisit APBN 1,47 persen dari PDB, on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” jelas Menteri Keuangan Suahasil Nazara 

Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan, kinerja APBN hingga 31 Oktober 2026 tetap solid di tengah dinamika perekonomian global. Hal itu tercermin dari realisasi pendapatan negara yang tumbuh secara signifikan dan belanja negara yang masih on track. Selain itu, keseimbangan primer juga masih positif dengan defisit yang terkendali.

“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/11).

Dari sisi penerimaan, Menkeu menyebut pendapatan negara telah terkumpul Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target APBN. Angka ini mencatatkan pertumbuhan signifikan 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Positifnya kinerja penerimaan ditopang sejumlah komponen seperti penerimaan pajak yang terealisasi Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Secara tahunan (year-on-year), angka tersebut tumbuh 23,2 persen seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan perbaikan sistem administrasi Coretax. 

Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN dan tumbuh 7,2 persen, didorong oleh lonjakan bea keluar sebesar 43,4 persen akibat kenaikan harga komoditas dan hilirisasi.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target awal dengan realisasi Rp551,8 triliun yang menembus 120 persen dari target atau tumbuh 37 persen. Besaran PNBP ini antara lain dikontribusikan oleh penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.

Pada sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau setara dengan 78 persen dari pagu APBN dan tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu. Rincian belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.343,6 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun. 

“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ujar sang Bendahara Negara.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga masih tercatat positif.

Pada kesempatan tersebut Menkeu Suahasil menegaskan kembali bahwa desain defisit dalam APBN merupakan instrumen ekspansif untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan tidak berkaitan dengan konsep untung-rugi.

"APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,"tegasnya.