CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengelola utang luar negeri (ULN) secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar 192,6 miliar dollar AS atau sekitar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy).

Dengan asumsi kurs Rp 15.000 per satu dollar AS, maka ULN pemerintah sekitar Rp 2.889 triliun. Total ULN Indonesia 400,9 miliar dollar AS. Selisihnya adalah utang swasta.

Komitmen pemerintah dan data terbaru posisi ULN tersebut, dirilis Bank Indonesia sebagaimana dikutip CELEBESMEDIA.ID Selasa (16/1/2024) dari siaran pers yang ditandatangani Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono.

Menurut penilaian BI, struktur ULN tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemanfaatan ULN  pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.