CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Jumat (14/8).

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan setelah Prabowo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dalam prosesi tersebut, dokumen RUU APBN 2027 dikemas dalam peti berukir berbentuk map. Presiden kemudian menyerahkannya secara langsung kepada pimpinan DPR RI.

Setelah menerima dokumen dari Presiden, Puan Maharani meneruskan prosesi dengan menyerahkan permintaan pertimbangan atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara penyampaian RUU APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan dan Sultan juga membubuhkan tanda tangan pada dokumen permintaan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2027, termasuk Nota Keuangan dan berbagai dokumen pendukung.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa defisit APBN masih berada pada level yang terkendali. Hingga akhir Juli 2026, defisit tercatat sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meski realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan yang kuat.

Dari sisi pendapatan, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 21,3 persen hingga akhir Juli 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen.

Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah tetap menempatkan disiplin fiskal sebagai bagian penting dalam pengelolaan APBN.

Data Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp1.298,6 triliun.

Pertumbuhan belanja pemerintah ditopang oleh berbagai program strategis. Di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.

Sumber: Antara