CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Nama Pajonga Daeng Ngalle mungkin lebih akrab bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mengenal sejarah perjuangan kemerdekaan.

Namun, bagi sebagian warga yang melintasi ruas jalan dengan nama tersebut di Kota Makassar, nama itu bisa saja hanya terbaca sebagai penunjuk arah.

Padahal, Pajonga Daeng Ngalle merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulsel.

Ia berasal dari wilayah Polombangkeng, Kabupaten Takalar, dan kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 085/TK/Tahun 2006 pada 3 November 2006.

Pajonga Daeng Ngalle lahir di lingkungan Bonto Kandatto, Polombangkeng Selatan, sekitar 1901. Ia merupakan putra Hajina Daeng Massaung Karaeng I Langa ri Mangkara dan Hapipah Daeng Ngintang.

Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya dikenal sebagai tokoh bangsawan, tetapi juga pernah menduduki sejumlah jabatan pemerintahan di wilayah Polombangkeng.

Kariernya di pemerintahan antara lain dimulai sebagai juru tulis. Ia kemudian dipercaya menjadi kepala pemerintahan di wilayah Moncongkomba sebelum pada 1931 diangkat sebagai kepala distrik dengan gelar Karaeng Polombangkeng.

Peran Pajonga Daeng Ngalle menjadi semakin penting ketika Indonesia memasuki masa revolusi kemerdekaan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ia termasuk tokoh bangsawan Sulawesi Selatan yang menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia.

Dalam catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pajonga Daeng Ngalle ditetapkan sebagai pelindung dalam struktur Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS).

Organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah perjuangan untuk mempertahankan Proklamasi dan menentang upaya Belanda mengembalikan kekuasaannya di Sulawesi.

Polombangkeng kemudian menjadi salah satu basis perjuangan. Pajonga Daeng Ngalle juga memiliki keterkaitan erat dengan Gerakan Muda Bajeng dan Laskar Lipan Bajeng yang menjadi bagian dari gerakan mempertahankan kemerdekaan di Sulsel.

Kementerian Pendidikan mencatat bahwa dalam Konferensi Tallasa, yang diikuti perwakilan 19 organisasi perjuangan di Sulawesi, Pajonga Daeng Ngalle ditetapkan sebagai pelindung LAPRIS.

Sementara Wolter Monginsidi dipercaya sebagai sekretaris dan Ranggong Daeng Romo memimpin pasukan LAPRIS.

Perjuangan tersebut berlangsung ketika Belanda berusaha membentuk kembali struktur kekuasaannya di Indonesia, termasuk melalui rencana pembentukan Negara Indonesia Timur.

Pajonga bersama tokoh-tokoh perjuangan lainnya memilih mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Pengabadian nama Pajonga Daeng Ngalle di Kota Makassar bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Makassar pada 2017 mengganti nama sebagian ruas Jalan Kakatua menjadi Jalan Pajonga Daeng Ngalle.

Peresmian perubahan nama tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-410 Kota Makassar pada 9 November 2017.

Pergantian nama jalan itu menjadi bagian dari upaya mengabadikan jasa para pahlawan melalui ruang publik. Nama seorang tokoh tidak lagi hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi hadir dalam keseharian masyarakat sebagai nama jalan yang dilalui warga.

Lebih dari sekadar penanda lokasi, nama Jalan Pajonga Daeng Ngalle mengingatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Pajonga Daeng Ngalle wafat pada 23 Februari 1958. Hampir lima dekade kemudian, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 085/TK/Tahun 2006.

Jejak perjuangannya kini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Selain menjadi nama jalan di Makassar, namanya juga digunakan untuk fasilitas publik di Kabupaten Takalar.

Catatan sejarah yang dihimpun pemerintah menempatkannya sebagai salah satu tokoh bangsawan yang mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaan di Sulsel.

Karena itu, setiap kali warga melintas di Jalan Pajonga Daeng Ngalle, ada sebuah fragmen sejarah yang sebenarnya ikut mereka lewati.

Nama tersebut bukan sekadar alamat, melainkan pengingat tentang seorang tokoh dari Polombangkeng yang memilih berdiri bersama Republik ketika masa depan Indonesia masih dipertaruhkan.